Eri juga menyoroti dampak inflasi terhadap biaya proyek jika pembangunan ditunda. Menurutnya, proyek senilai Rp1 miliar saat ini bisa melonjak berkali lipat jika dikerjakan beberapa tahun mendatang.
“Kalau dikerjakan tujuh tahun ke depan, nilainya jelas akan jauh lebih besar daripada sekarang. Maka pinjaman ini jadi solusi percepatan,” ujarnya.
Usulan pinjaman ini mendapat lampu hijau dari DPRD Surabaya dan dukungan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Eri menegaskan, langkah ini tidak melanggar aturan dan telah diterapkan oleh beberapa daerah lain di Jawa Timur, bahkan dengan nilai pinjaman lebih besar.
“Besaran pinjaman kita masih lebih kecil dibanding daerah lain. Tapi semua proyek harus selesai di masa jabatan saya, agar tidak membebani pemerintahan berikutnya,” tandasnya.
Kebutuhan Dana Mencapai Rp20 Triliun
Eri mengungkapkan, total kebutuhan dana untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur di Surabaya mencapai Rp20 triliun. Sementara target APBD 2025 sebesar Rp12,3 triliun, setelah dipotong belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial, hanya tersisa Rp1,7 triliun.
“Kalau dikerjakan 20 tahun, biaya akan membengkak. Pemerintah harus berani mencari solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
