SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum di wilayahnya. Sebanyak 23 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) resmi diambil sumpahnya dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Raden Wijaya, Surabaya, Rabu (6/8/2025).
Selain PPNS, pelantikan juga mencakup tiga notaris pengganti serta dua warga negara asing yang telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah menjalani proses pewarganegaraan.
Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial. “Sumpah jabatan adalah janji moral dan tanggung jawab hukum yang melekat sepanjang masa pengabdian. Ini bukan hanya formalitas administratif,” tegas Haris dalam sambutannya.
Haris juga memberikan pengarahan khusus kepada para PPNS yang baru dilantik. Ia meminta mereka bekerja profesional, menjunjung tinggi keadilan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
"PPNS adalah ujung tombak penegakan hukum pidana. Integritas dan keberanian dalam menegakkan kebenaran menjadi hal utama," ujarnya.
Sementara kepada notaris pengganti, Haris menekankan pentingnya menjaga akurasi dan objektivitas dalam setiap dokumen yang dibuat. "Notaris memiliki peran vital dalam memastikan legalitas hukum. Saya harap mereka melayani masyarakat dengan transparansi dan akuntabilitas," tambahnya.
Untuk dua pemohon pewarganegaraan yang resmi menjadi WNI, Haris menyampaikan ucapan selamat. Ia menekankan bahwa keputusan menjadi WNI adalah bentuk nyata cinta tanah air.
“Dengan menjadi WNI, saudara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga persatuan dan ikut serta membangun bangsa,” ucapnya.
Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi Kanwil Kemenkum Jatim dalam memperkuat pelayanan hukum publik serta menjaga marwah hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini juga mempertegas kehadiran negara dalam memberi kepastian hukum terkait kewarganegaraan, penyidikan, dan kenotariatan.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko, serta sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Jatim.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
