Lebih lanjut, Gus Ulib menilai kementerian yang mengurus langsung ibadah haji dan umrah memiliki nilai religius yang tinggi. Karena itu, apabila terjadi korupsi di lembaga tersebut, dampaknya akan mencederai umat sekaligus mencoreng kepercayaan publik.
Gus Ulib juga meminta dukungan penuh dari Presiden RI agar pembentukan Kementerian Haji berjalan lancar. Menurutnya, kewenangan dan dukungan politik dari kepala negara sangat penting, karena urusan haji berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.
“Kalau Presiden mendukung penuh, persoalan antrean panjang jutaan jemaah hingga akses pelayanan di Arab Saudi bisa segera diurai. Jika kementerian ini dikelola dengan benar, insyaAllah pelayanan haji Indonesia akan lebih fokus dan berkualitas,” jelas mubaligh muda tersebut.
Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk mengubah status BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Kesepakatan ini diambil melalui rapat Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 di Komisi VIII DPR, Jumat (22/8/2025).
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
