SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pergantian menteri dalam reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan. Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai pencopotan Menko Polhukam Budi Gunawan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum penting untuk memperbaiki tata kelola politik, hukum, dan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, posisi Menko Polhukam memiliki peran strategis sebagai penjaga stabilitas nasional. Karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi antar lembaga yang lebih solid, transparan, dan akuntabel.
“Pergantian Menko Polhukam bukan sekadar soal kursi menteri, tapi bagaimana pemerintahan bisa menghadirkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Itu kunci menjaga stabilitas nasional,” tegas Hardjuno, Selasa (9/9/2025).
Sorotan ke Ekonomi dan Sri Mulyani
Hardjuno juga menyinggung sektor ekonomi. Ia mengkritik kebijakan defisit anggaran di era Sri Mulyani, yang menurutnya justru membuat utang negara membengkak dan dana perbankan enggan mengalir ke sektor riil.
“Dengan model defisit, bank lebih nyaman bermain di instrumen finansial. Sementara rakyat hanya jadi penonton, tidak merasakan dampaknya,” jelas kandidat Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga itu.
Ia berharap reshuffle kali ini bisa menghadirkan arah kebijakan keuangan yang lebih berani, dengan fokus mengurangi utang dan mendorong kredit untuk UMKM. “Kalau sektor riil bergerak, lapangan kerja tercipta, ekonomi rakyat bisa tumbuh,” tambahnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
