Untuk mencegah duplikasi, ia juga menyarankan penerapan sistem verifikasi otomatis yang mampu mendeteksi potensi tumpang tindih bidang tanah melalui integrasi dengan pemetaan digital.
Tak berhenti di situ, Supangat juga menilai bahwa teknologi blockchain dan token NFT bisa menjadi solusi jangka panjang. Dengan teknologi tersebut, setiap bidang tanah akan memiliki “sidik digital” yang unik dan tidak bisa dipalsukan.
“Blockchain bisa memastikan keaslian data tanah dari hulu ke hilir. Sekaligus mencegah praktik manipulasi yang kerap muncul di sistem manual,” ujarnya.
BPN sendiri kini telah melangkah ke arah digitalisasi layanan pertanahan, salah satunya lewat program sertifikat elektronik dan aplikasi Sentuh Tanahku, yang memungkinkan masyarakat memantau status tanah secara daring.
Menurut Supangat, keberhasilan transformasi digital ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas lembaga. Sistem pertanahan harus terkoneksi dengan data pemerintah daerah, desa, lembaga perpajakan, hingga badan pengukuran.
Selain itu, ia menekankan pentingnya audit ulang data lama, terutama yang berasal dari sebelum era digitalisasi.
“Banyak data pertanahan lawas, bahkan dari tahun 1980-an, yang belum terdigitalisasi. Ini sumber masalah terbesar. Perlu ada audit komprehensif agar data tersebut bisa diperbarui,” sarannya.
Di akhir wawancara, Supangat menegaskan pentingnya setiap proses perubahan hak atas tanah direkam secara digital. Hal ini akan menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan mudah dilacak jika muncul perbedaan data di kemudian hari.
“Langkah pembenahan yang dilakukan BPN ini harus dijaga konsistensinya. Tujuan akhirnya bukan hanya sistem yang modern, tapi juga pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas sengketa,” tutupnya optimistis.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
