Surabaya dipilih sebagai lokasi FGD pertama karena posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi nasional dan representasi tekanan pembangunan pesisir yang tinggi. Setelah Surabaya, HAPPI berencana menggelar FGD lanjutan di Makassar untuk menyerap perspektif kawasan timur Indonesia yang memiliki karakter pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbeda.
Naskah Akademik ini ditargetkan rampung pada akhir 2025 dan akan diajukan sebagai bahan pertimbangan resmi kepada pemerintah. HAPPI berharap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang sempadan pantai dapat mulai dibahas pada 2026, sebagai fondasi baru tata kelola pesisir yang lebih adil, berkelanjutan, dan bebas konflik lintas sektor. "Kalau ini cepat ada kan bisa dijadikan payung untuk mereka (Pemerintah Daerah)," tutupnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
