Eri Cahyadi: Tidak Ada Jabatan Abadi
Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa rotasi kali ini membawa tiga agenda besar. Pertama, penyesuaian struktur organisasi agar lebih efisien dan adaptif. Kedua, percepatan riset dan inovasi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang dapat diakses lintas perangkat daerah. Ketiga, penegasan aturan masa jabatan kepala dinas.
“Tidak ada kepala dinas yang boleh terlalu lama di satu tempat. Maksimal tiga tahun, bahkan idealnya dua hingga dua setengah tahun. Tujuannya agar pejabat punya pengalaman lintas fungsi dan tidak terjebak zona nyaman,” ujar Eri.
Baginya, birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang terus belajar dan bergerak.
Rapor Pejabat Dibuka ke Publik
Langkah reformasi birokrasi tak berhenti di rotasi jabatan. Eri juga menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Inspektorat untuk menerbitkan “Rapor Pejabat” setiap enam bulan sekali. Tak hanya untuk konsumsi internal, rapor ini akan dipublikasikan ke masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
“Kalau dalam satu tahun hasil kerjanya tidak tercapai dan nilainya di bawah 80, bukan hanya dimutasi, tapi bisa diturunkan jabatannya. Yang menentukan nasib pejabat itu kinerjanya sendiri dan penilaian masyarakat,” tegasnya.
Eri Cahyadi juga mengingatkan bahwa birokrasi sejatinya adalah pelayan rakyat jangka panjang, berbeda dengan jabatan politik yang dibatasi periode. Karena itu, ia meminta seluruh aparatur menjauh dari politik praktis, fitnah, dan intrik internal.
“Yang dilantik hari ini adalah pilihan warga Surabaya. Amanah ini jangan sampai disia-siakan,” ucapnya dengan nada serius.
Sebagai bagian dari agenda besar 2026, Pemkot Surabaya juga meluncurkan dua inisiatif strategis. Pertama, pembentukan Satgas Premanisme yang fokus menangani ormas atau kelompok yang terindikasi melakukan praktik premanisme. Satgas ini akan bekerja di seluruh wilayah Surabaya, dari Barat hingga Pusat.
Kedua, pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria untuk menangani sengketa tanah. Gugus tugas ini melibatkan BPN, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemkot Surabaya. Masyarakat pun diimbau tidak mengambil tindakan sendiri dalam konflik pertanahan.
Selain dua jabatan utama, enam posisi Pimpinan Tinggi Pratama juga mengalami rotasi, di antaranya:
Syamsul Hariadi sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala Brida
Hidayat Syah sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Mia Santi Dewi sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
Yusuf Masruh sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Febrina Kusumawati sebagai Kepala Dinas Pendidikan
Menutup sambutannya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa tahun 2026 adalah titik balik Surabaya.
“Kita tunjukkan Surabaya sebagai kota yang transparan, aman, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan warganya,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
