SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk mencetak puluhan ribu talenta digital sepanjang tahun 2026.
Dalam ambisi besar ini, Komdigi memastikan tidak akan berjalan sendiri dengan menggandeng akademisi, universitas, industri teknologi global hingga pondok pesantren.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan, di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jatim menargetkan mampu mencetak sedikitnya 20.000 talenta digital baru tahun ini.
"Kami bergerak cepat merealisasikan target tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari perguruan tinggi hingga perusahaan teknologi kelas dunia untuk melatih talenta digital di Jatim," ujar Meutya saat ditemui di Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (30/1/2026).
Meutya menambahkan bahwa pelatihan tersebut akan memiliki fokus yang spesifik sesuai kebutuhan daerah. "Fokusnya bisa ke teknologi kesehatan atau sektor prioritas lain sesuai arahan Ibu Gubernur," imbuhnya.
Selain pengembangan SDM, Meutya juga memaparkan kebijakan krusial terkait perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah pusat telah meresmikan aturan yang menunda akses anak untuk membuat akun media sosial serta mengakses Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) hingga usia 16 tahun.
Kebijakan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pionir dalam regulasi ketat penggunaan gawai pada anak, sejalan dengan tren global yang mulai diterapkan di Eropa.
"Aturan ini sudah ditandatangani Bapak Presiden dan insyaallah diimplementasikan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini kami sedang merampungkan mekanisme pengukuran dan peraturan teknis pelaksanaannya," tegas Meutya.
Implementasi batas usia 16 tahun tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan upaya menekan adiksi gawai. Meutya mendorong pembatasan penggunaan ponsel saat kegiatan belajar mengajar di sekolah, sebuah praktik yang menurutnya sudah mulai berjalan baik di Jatim.
"Di Jatim, praktik pembatasan gawai di sekolah sebenarnya sudah berjalan. Saya berharap kebijakan ini bisa diturunkan lebih masif hingga ke tingkat kabupaten dan kota," pungkasnya
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
