SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Angka kemiskinan di Kabupaten Malang pada 2025 tercatat menurun tipis. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang merilis, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 235.630 orang.
Jumlah tersebut turun dari 240.140 orang pada 2024. Secara persentase, angka kemiskinan bergerak dari 8,98 persen menjadi 8,78 persen. Sementara Garis Kemiskinan sebesar Rp436.153 per kapita per bulan.
Ditengah kondisi tersebut Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menggelontorkan bantuan sosial dan tali asih pilar sosial senilai Rp7.050.325.000 bagi masyarakat di Pendopo Kabupaten Malang, Minggu (22/2/2026).
Khofifah menegaskan bahwa kebijakan sosial Jatim tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat, melainkan dirancang untuk membangun fondasi kemandirian masyarakat.
Pendekatan yang digunakan bersifat lintas sektoral dan spasial, berbasis data terpadu, sehingga setiap intervensi tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Intervensi kita tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Harus ada kesinambungan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat benar-benar berdaya,” ujarnya.
Dari total anggaran yang disalurkan, sebesar Rp5,76 miliar dialokasikan melalui Dinas Sosial Provinsi Jatim. Komponen terbesar adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp4,16 miliar bagi 2.083 keluarga penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp2 juta per tahun sebagai penguatan daya tahan ekonomi keluarga prasejahtera.
Selain itu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp486 juta diberikan kepada 135 penerima manfaat. Khofifah menegaskan bahwa kelompok disabilitas harus memperoleh afirmasi kebijakan agar memiliki akses yang lebih luas terhadap kesejahteraan dan kesempatan hidup yang layak.
Penguatan ekonomi produktif juga diwujudkan melalui program KIP Jawara. Rinciannya, KIP Putri Jawara sebesar Rp36 juta bagi 12 penerima, KIP PPKS Jawara Rp24 juta untuk 8 penerima, serta KIP KPM Jawara Rp324 juta bagi 108 penerima manfaat.
Program ini dirancang untuk menumbuhkan wirausaha baru dari keluarga prasejahtera melalui bantuan permodalan dan pendampingan berkelanjutan.
Bantuan juga diberikan kepada garda terdepan pelayanan sosial. Bantuan permakanan LKS A sebesar Rp251,6 juta disalurkan bagi 55 jiwa. Sementara itu, tali asih bagi SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, dan TAGANA dialokasikan Rp478,2 juta bagi 222 penerima sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka.
Selain itu, sektor desa memperoleh alokasi Rp1,25 miliar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim, meliputi program BUMDesa Rp400 juta untuk empat desa, Desa Berdaya Rp200 juta untuk dua desa, serta Jatim Puspa Rp604,5 juta untuk tiga desa.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
