Sebelum BPJPH terbentuk, MUI telah lebih dulu menjadi pionir melalui LPPOM MUI yang mengawal proses pemeriksaan dan pengujian halal produk di Indonesia.
Di internal MUI, terdapat Komisi Fatwa yang berwenang menetapkan status kehalalan produk. Setiap produk yang diajukan akan melalui kajian komprehensif untuk memastikan tidak mengandung unsur yang dilarang agama.
Proses ini, kata Gus Ubaid, bukan formalitas. Mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi menjadi perhatian serius.
“Komisi Fatwa akan mengkaji secara mendalam. Prinsipnya memastikan tidak ada unsur yang diharamkan,” jelasnya.
Muamalah Boleh, Tapi Halal Tetap Prioritas
Dalam perspektif Islam, hubungan ekonomi dan sosial atau muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Gus Ubaid mencontohkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga bermuamalah dengan berbagai komunitas, termasuk Yahudi dan Nasrani.
Namun, ia mengingatkan bahwa prinsip halal dan thayyib tetap menjadi rambu utama.
“Sepanjang tidak melanggar syariat, muamalah diperbolehkan. Tapi prinsip halal itu jelas dalam Al-Qur’an: makanlah yang halal dan baik. Maka ini kewajiban yang harus ditegakkan,” tegasnya.
Bukan Sekadar Perdagangan, Tapi Soal Keyakinan
Isu produk AS tanpa sertifikasi halal bukan hanya soal ekspor-impor atau hubungan dagang antarnegara. Bagi mayoritas Muslim Indonesia, ini menyangkut rasa aman dalam mengonsumsi produk sehari-hari.
Bagi MUI Jawa Timur, memastikan setiap produk yang beredar memenuhi standar halal bukan bentuk penolakan terhadap produk luar negeri, melainkan upaya menjaga hak konsumen Muslim agar tetap tenang dan terlindungi.
Di tengah arus globalisasi dan perdagangan bebas, perlindungan halal dinilai tetap harus menjadi prioritas—bukan sekadar simbol, tetapi komitmen nyata terhadap keyakinan mayoritas rakyat Indonesia.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
