SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Banjir yang belum sepenuhnya surut di Kabupaten Pasuruan, menimbulkan kekhawatiran baru. Bukan hanya soal rumah terendam atau aktivitas lumpuh, tetapi ancaman penyakit yang perlahan mengintai warga terdampak.
Kondisi ini mendapat sorotan serius dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Mereka mempertanyakan peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim yang dinilai belum terlihat optimal dalam penanganan bencana tersebut.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa penanganan banjir seharusnya tidak hanya bertumpu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial. Menurutnya, aspek kesehatan justru menjadi bagian paling krusial dalam situasi darurat seperti ini.
“Penanganan bencana itu harus lintas sektor. Tidak cukup hanya BPBD dan Dinsos. Dinas Kesehatan harus hadir memastikan warga tidak terserang penyakit pascabanjir,” ujarnya.
Bagi warga yang terdampak, air yang menggenang berhari-hari bukan sekadar gangguan. Di balik itu, tersimpan potensi munculnya berbagai penyakit, mulai dari diare, infeksi kulit, hingga gangguan kesehatan lainnya.
Puguh menilai, absennya peran aktif Dinkes Jatim di lapangan bisa membuka celah besar dalam penanganan kesehatan masyarakat. Padahal, langkah pencegahan sejak dini dinilai jauh lebih penting dibanding menunggu korban jatuh sakit.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
