SURABAYA, iNews.id - Jatim Harmoni, salah satu turunan dari program Nawa Bhakti Satya yang digulirkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 masih begitu tajam diingatan masyarakat seni.
Manisnya program yang bertujuan mulia agar harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup itu terjaga, seolah menjadi angin segar bagi seniman di Jawa Timur.
Pariwisata partisipatoris, integrasi museum perpusda dan galeri seni, ruang kebhinekaan, seni tradisional, clean industries, green city, halal tourism, 51 titik potensi ESDM merupakan topik utama dalam Jatim Harmoni itu sendiri.
Pada program ini, Khofifah-Emil akan membuka dialog antar budaya (seni, seniman, dan budayawan). Kemudian dialog intern dan antar umat beragama. Jatim harmoni, termasuk di dalamnya membangun lingkungan yang harmonis, membangun hubungan intern umat beragama dan harmoni seni budaya.
Namun apa yang terjadi. Sudah 3 tahun berjalan, justru para pelaku seni semakin jauh dari kata harmoni dengan pemerintah Jawa Timur.
Harmonisasi antara pelaku seni dengan pemerintah yang sebelumnya sudah hangat, kini malah carut marut. Para pelaku seni bahkan terkubur di tengah manisnya Jatim Harmoni.
Sekjen Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Luhur Kayungga, mengungkapkan saat ini Gubernur Jawa Timur dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur (Kadisbudpar Jatim) semakin acuh terhadap keberadaan pelaku seni.
Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) dan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) yang merupakan representasi dari seniman bahkan tidak pernah diajak berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan kesenian di Jawa Timur.
"Dulu Gubernur hingga Kepala Dinas memiliki kepedulian terhadap para seniman. Pada momen-momen tertertu seperti saat bulan suci Ramadan, seniman dirangkul dan diajak bersilaturahmi dengan buka bersama dalam suasana hangat," ujarnya.
Apresiasi terhadap para seniman juga diwujudkan dengan berbagai cara, seperti pemberian penghargaan bagi seniman berprestasi, hingga ada Tunjangan Hari Raya (THR).
Saat itu, kata dia, memang banyak seniman-seniman yang memerlukan uluran tangan dari pemerintah, sehingga digulirkan menjadi program khusus bagi seniman. Pemberian santunan kepada seniman-seniman ini masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.
"Ada dua program, yakni 10 penghargaan untuk seniman berprestasi yang bisa menjadi motivasi dan mendorong seniman untuk tetap berkreatifitas. Selain itu juga ada program tali asih bagi seniman sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap seniman yang sudah tidak bisa produktif," terangnya.
"Saya pikir hal itu menjadi keniscayaan bagaimana kebudayaan di Jawa Timur bisa tumbuh dan berkembang," lanjut Luhur.
Namun terjadi perubahan yang sangat drastis ketika Kadispubpar Jatim berganti. Program yang sudah tertata menjadi kacau.
"Padahal selama ini, seperti program taliasih yang memang anggaran sangat terbatas, maka pemberian sangat selektif dan ketat dalam proses pemberiannya melibatkan DKS dan DKJT sehingga tepat sasaran," tegasnya.
Kata Luhur, semenjak masuknya kepala dinas baru semuanya jadi bubar. Tidak ada keterlibatan sejumlah lembaga seni yang ada di Surabaya dan jatim.
"Kita tetap menuntut bagaimana persoalan pemberian 1000 tali asih itu kepada para seniman. Kita ingin adanya transparansi agar semuanya jelas," tuturnya.
Menurutnya, dengan acuhnya pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap lembaga seni yang ada di Surabaya dan Jawa Timur, maka hal itu merupakan sebuah bentuk pelecehan.
"Lembaga seni seperti Dewan Kesenian Suabaya (DKS) dan Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) merupakan representasi keberadaan seniman, namun saat ini justru kepala dinas menafikkan dan tidak melibatkannya," tegasnya.
Koalisi Seni Surabaya Melawan
Hilangnya empati Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusik para pelaku seni. Mereka terus melakukan berbagai aksi agar telinga para pemegang kebijakan tersebut terbuka. Sudah 3 tahun berjalan, aksi yang dilakukan para pelaku seni ini ternyata belum mendapat respon.
BACA JUGA:
Seniman Dirikan Makam di Grahadi Surabaya
Koodinator Lapangan (Korlap) Aksi Seniman menggugat, Slamet Gaprak, mengatakan selama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur (Kadisbudpar Jatim) tidak transparan dan tidak bisa berlaku adil pada pelaku kesenian, maka perlawan akan terus dilakukan.
"Kami menyayangkan kebijakan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur Sinarto yang tidak memiliki akuntabilitas dalam kebijakan," tegasnya disela aksi didepan Gedung Negara Grahadi, Rabu (13/4/2022).
"Selama menjabat, beliau (Kepala Dinas Pariwisata Sinarto) nggak pernah memihak pelaku seni," lanjutnya.
Untuk itu, Koalisi Seni Surabaya menunut agar Gubernur Jawa Timur segera mencopot Kepala Dinas Pariwisata Sinarto.
Dalam aksinya, pelaku seni dari berbagai komunitas ini melakukan performing art diantara deretan makam yang terbuat dari sampah.
Hal itu sebagai simbol matinya pelaku seni di kota Surabaya dan Jawa Timur akibat kebijakan pemprov jatim yang tidak pro kepada seniman.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
