SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menekan persoalan banjir mulai menunjukkan hasil. Dari total 1.015 titik genangan yang dipetakan sejak 2020, sebanyak sekitar 440 titik berhasil ditangani hingga akhir 2025.
Meski demikian, pekerjaan belum selesai. Pada 2026, Pemkot Surabaya kembali menargetkan penanganan sekitar 120 titik genangan melalui pembangunan jaringan drainase baru serta normalisasi saluran air agar kapasitas aliran tetap optimal saat musim hujan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Hidayat Syah, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan, terutama untuk menangani sungai-sungai utama yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
"Penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab, terutama pada normalisasi sungai yang menjadi kewenangannya," ujar Hidayat.
Ia menjelaskan, sedimentasi di Sungai Surabaya, Kalimas, hingga Kali Jagir sudah semakin tinggi sehingga menghambat aliran air menuju hilir. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab air sulit mengalir saat curah hujan meningkat.
Selain normalisasi sungai, Hidayat juga berharap pembangunan pintu air di muara Kali Jagir segera direalisasikan. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembuangan air dari kawasan kota menuju laut.
"Percuma jika kita terus membangun saluran baru, tetapi di bagian muara mengalami pendangkalan. Air tetap akan sulit mengalir," katanya.
Ia mengungkapkan, Pemkot Surabaya telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat agar normalisasi sungai dan pembangunan pintu air dapat segera dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya, Adi Gunita, menjelaskan bahwa seluruh program penanganan genangan dilakukan berdasarkan pemetaan yang telah disusun sejak 2020.
"Dari sekitar 1.015 titik genangan yang telah dipetakan, hingga 2025 sudah hampir 440 titik berhasil diselesaikan," ujarnya.
Pada 2026, sekitar 120 titik kembali menjadi prioritas. Selain pembangunan drainase baru, normalisasi saluran yang sudah ada juga akan terus dilakukan agar fungsi pengendalian banjir tetap maksimal.
Menurut Adi, perawatan saluran memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur baru.
"Kalau saluran dibangun tetapi tidak dirawat, hasilnya tentu tidak akan optimal," katanya.
Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya bertanggung jawab atas sekitar 340 saluran drainase. Sementara sekitar 30 saluran primer menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BBWS Brantas, Balai Besar Bengawan Solo, dan instansi terkait lainnya.
Karena itu, penanganan banjir di Surabaya membutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar sistem drainase dari hulu hingga hilir dapat berfungsi secara menyeluruh.
"Kalau saluran tersier sudah diperbaiki tetapi saluran primer di hilir tidak dirawat, maka hasilnya tetap tidak maksimal," jelasnya.
Di sisi lain, Adi juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam mengurangi risiko banjir dengan menjaga kebersihan saluran drainase dan tidak membuang sampah sembarangan.
Menurutnya, saluran yang dipenuhi sampah dapat menghambat aliran air sekaligus menambah beban kerja rumah pompa saat hujan deras.
"Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan saluran menjadi bagian penting dalam pengendalian banjir di Kota Surabaya," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
