SURABAYA, iNewsSurabaya.id – PDIP menegaskan tidak mempermasalahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan negara. Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu mengkritik pola pelaksanaan program yang dinilai masih bersifat top-down dan minim melibatkan masyarakat.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan kritik partainya sejak awal bukan ditujukan pada substansi program MBG, melainkan pada metode pelaksanaannya.
"Ini program negara. Yang dikritik oleh PDI Perjuangan sejak awal adalah dari sisi pelaksanaannya yang top-down, metodologinya, dan pendekatan dalam menjalankan program tersebut," kata Hasto di Kampus B Universitas Airlangga (Unair), Senin (20/7/2026).
Menurut Hasto, gagasan meningkatkan gizi masyarakat melalui program makan bergizi sejalan dengan platform PDIP. Bahkan, partainya telah memiliki sejumlah model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di berbagai daerah.
Ia mencontohkan program yang pernah dijalankan saat Tri Rismaharini memimpin Kota Surabaya maupun model penanganan gizi di Kabupaten Bantul dan Banyuwangi yang mengedepankan partisipasi masyarakat.
"Program makan bergizi untuk rakyat merupakan bagian dari platform PDI Perjuangan. Kami sudah memiliki banyak model yang melibatkan masyarakat, tidak mematikan dapur-dapur rakyat yang berada di sekitar sekolah," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Hasto juga menyinggung surat yang dikirim PDIP kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Berawal dari pernyataan Wakil Kepala BGN saat itu yang menyebut seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan maupun pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Merespons pernyataan tersebut, PDIP mengirim surat kepada BGN sekaligus menginstruksikan seluruh kader agar tidak terlibat dalam pengelolaan program MBG demi mencegah potensi penyalahgunaan.
"Kami berkirim surat karena ada pernyataan bahwa seluruh partai terlibat. Kami juga sudah meminta seluruh kader PDI Perjuangan untuk tidak terlibat agar program yang dirancang untuk rakyat tidak disalahgunakan, termasuk untuk kepentingan pemburu rente atau mencari keuntungan," katanya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
