DPRD Surabaya Desak Evaluasi Tata Kelola BUMD usai Eks Dirut KBS Jadi Tersangka

Ia menambahkan, pembenahan tata kelola BUMD juga harus dibarengi dengan peningkatan transparansi kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai kinerja, capaian, maupun persoalan yang dihadapi BUMD akan memperkuat fungsi pengawasan publik.

"Masyarakat perlu mengetahui capaian, persoalan, dan progres BUMD sehingga dapat ikut mengawasi. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah juga akan tetap terjaga," pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto