SURABAYA, iNewsSurabaya.id — Persoalan kebocoran pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum kembali menjadi sorotan di Kota Surabaya. DPRD Surabaya menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir belum tergarap secara maksimal.
Komisi C DPRD Kota Surabaya bahkan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengevaluasi total sistem pengelolaan parkir yang selama ini berjalan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Sukadar, mengungkapkan realisasi retribusi parkir tepi jalan umum selama bertahun-tahun belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, selama sekitar 12 tahun menjalankan tugas di Komisi C, capaian retribusi parkir selalu berada di bawah 60 persen dari target tahunan yang disepakati Pemkot dan DPRD.
"Dari tahun ke tahun bagaimanapun posisinya, kinerja Dinas Perhubungan ini minimal bisa mencapai 80 sampai 90 persen dari target. Namun selama ini, mampu menyumbang 60 persen saja belum pernah tercapai," ujar Sukadar.
Sukadar mengakui Pemkot Surabaya telah mencoba sejumlah terobosan untuk memperbaiki sistem pembayaran parkir, termasuk pemanfaatan QRIS dan voucher.
Namun, ia menilai efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dibuktikan melalui evaluasi. Digitalisasi pembayaran, menurutnya, tidak cukup hanya memudahkan transaksi, tetapi juga harus mampu memperkecil celah kebocoran pendapatan.
"Jangan sampai digitalisasi hanya mengubah cara pembayaran, tetapi pengawasan terhadap pendapatan tetap memiliki celah," menjadi inti kekhawatiran yang disampaikan dalam pembahasan tersebut.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
