JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Kesejahteraan karyawan tidak hanya berkaitan dengan besaran gaji. Perusahaan saat ini menghadapi tantangan untuk membantu pekerja menjaga kesehatan finansial.
Tekanan kebutuhan hidup membuat persoalan ini semakin penting. Kebutuhan mendesak yang tidak diimbangi ketersediaan dana dapat mendorong pekerja mencari pinjaman.
Sebagian memilih pinjaman online (pinjol) atau pinjaman informal. Pilihan tersebut berpotensi menambah beban keuangan dalam jangka panjang.
Kondisi finansial yang terganggu juga dapat berdampak pada pekerjaan. Mulai dari menurunnya konsentrasi hingga produktivitas karyawan.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2026 menunjukkan tingkat kredit macet pinjaman online meningkat dari 2,77 persen menjadi 4,52 persen. Kelompok usia 19-34 tahun menyumbang hampir separuh dari total gagal bayar tersebut.
Kelompok usia produktif menghadapi berbagai kebutuhan. Mulai dari cicilan rumah, kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan rumah tangga sebelum waktu gajian berikutnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan finansial pekerja bukan hanya soal kemampuan mengatur uang. Akses terhadap dana darurat yang aman juga menjadi faktor penting.
Laporan Kesejahteraan Finansial Karyawan Indonesia yang diterbitkan Mekari pada 2022 mencatat 88,3 persen karyawan setidaknya pernah membutuhkan dana darurat dalam setahun.
Sebanyak 92 persen kebutuhan dana darurat tersebut digunakan untuk keperluan pokok.
Chief Executive Officer (CEO) Mekari, Suwandi Soh, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian perusahaan.
"Data ini adalah signal, bukan noise. Kenaikan kredit macet pinjol di kelompok usia produktif bukan anomali sesaat yang bisa diabaikan," ujar Suwandi, Senin (24/8/2026).
Perhatian terhadap kesehatan finansial kemudian mendorong berkembangnya konsep financial wellness dan financial literacy di lingkungan kerja.
Perusahaan mulai melihat kondisi keuangan karyawan sebagai bagian dari produktivitas dan stabilitas organisasi.
Salah satu pendekatan yang berkembang adalah Earned Wage Access (EWA). Melalui konsep ini, karyawan dapat mengakses sebagian upah yang sudah mereka peroleh sebelum jadwal pembayaran gaji.
Dana tersebut bukan pinjaman. Karyawan mengakses bagian dari upah yang telah menjadi haknya. Penggunaan dana kemudian disesuaikan dengan sistem penggajian perusahaan.
Konsep ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem kasbon konvensional. Pengajuan kasbon biasanya membutuhkan proses administrasi dan pencatatan manual oleh tim HR maupun Finance.
Digitalisasi benefit dinilai dapat membuat proses tersebut lebih efisien.Dalam salah satu perusahaan dengan sekitar 400 karyawan, kebutuhan dana darurat sebelumnya dikelola melalui sistem kasbon. Dana tersebut menggunakan anggaran operasional internal perusahaan.
Setelah menggunakan mekanisme EWA, kebutuhan dana darurat tidak lagi secara langsung mengambil dana operasional perusahaan. Dana yang diakses karyawan diperhitungkan dalam proses penggajian.
Seorang HR Manager yang menerapkan mekanisme tersebut mengatakan sistem ini membuat pengelolaan kebutuhan dana mendesak lebih terukur.
"Pinjaman langsung sering kali sulit dikontrol, dan proses pembayarannya pun kurang disiplin. Dengan Mekari Flex, karyawan tidak perlu lagi mengajukan pinjaman," ujarnya.
Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran cara perusahaan memandang employee benefit. Benefit tidak lagi hanya berupa fasilitas tambahan. Perusahaan mulai mempertimbangkan dukungan terhadap kebutuhan kesehatan, kondisi finansial darurat, hingga persiapan masa depan karyawan.
Suwandi mengatakan employee benefit kini dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja.
"Saat ini, employee benefits bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi bagian dari strategi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan talenta," katanya.
Head of Business Mekari Flex Stevens Jethefer menambahkan, tantangan perusahaan bukan hanya menyediakan benefit.
Pengelolaan benefit juga harus dilakukan secara efisien agar tidak menambah beban administrasi HR dan Finance.
"Benefit perlu dikelola secara efisien agar tidak menambah beban administratif HR dan Finance," ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
