SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyoroti dua persoalan penting dalam pengelolaan pendidikan nasional, yakni efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan dan pemerataan tenaga pendidik.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kampanye Go Public Fund Education yang digelar PGRI Jawa Timur (Jatim) bersama Pengurus Besar (PB) PGRI di Surabaya. Kegiatan ini diikuti perwakilan PGRI dari 38 kabupaten/kota se-Jatim, setelah Seminar Publik PGRI Jatim di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim.
Sekretaris Jenderal PB PGRI Baskoro Aji mengatakan, gerakan Go Public Fund Education merupakan bagian dari upaya mendorong penguatan pembiayaan pendidikan sekaligus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan utama pendidikan.
Menurut dia, amanat alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan perlu dikawal tidak hanya dari sisi besaran anggaran, tetapi juga efektivitas penggunaannya.
“Kalau di undang-undang kita mengamanahkan 20 persen minimal untuk biaya pendidikan di masing-masing jenjang, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kita harus kawal betul,” ujar Baskoro, Rabu (26/8/2026).
Ia menegaskan, kampanye Go Public Fund Education tidak berkaitan langsung dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Gerakan tersebut lebih diarahkan untuk mendorong optimalisasi anggaran pendidikan yang sudah tersedia.
Baskoro menyebut pemenuhan mandatory spending pendidikan di Jatim secara rata-rata telah terpenuhi. Namun, menurut dia, persoalan selanjutnya adalah memastikan anggaran tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. “Termasuk bagi sekolah, guru, dan peserta didik,” katanya.
Selain anggaran, PGRI menyoroti persoalan distribusi guru yang dinilai belum merata. Di sejumlah daerah terdapat sekolah yang mengalami kelebihan guru, sementara wilayah lainnya justru masih kekurangan tenaga pendidik.
Kondisi tersebut berdampak pada beban mengajar guru. Di daerah yang jumlah gurunya berlebih, jam mengajar tidak selalu mencukupi. Sebaliknya, sekolah yang kekurangan guru menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran.
“Yang padat, guru kemudian tidak bisa mendapatkan jam yang cukup, sementara yang jauh itu tidak bisa mengelola pendidikan dengan baik karena kekurangan guru. Nah, ini yang juga jadi PR bagi PGRI bagaimana pemerataan itu,” ujar Baskoro.
PGRI mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan guru secara lebih komprehensif. Penempatan tenaga pendidik, kata Baskoro, juga perlu mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal guru dengan sekolah tempat mengajar.
Menurutnya, penempatan guru di sekolah yang relatif dekat dengan tempat tinggal dapat meningkatkan efisiensi sekaligus membantu guru lebih fokus menjalankan tugasnya.
“Yang paling ideal itu guru mengajar di lokasi terdekat dari rumahnya. Itu ideal. Karena itu akan menjadi efisien bagi guru, jarak tempuhnya dekat, bisa konsentrasi mengajar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan Jatim menjadi salah satu dari lima provinsi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Go Public Campaign Education bersama PB PGRI.
Menurut Aries, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kompetensi, profesionalitas, dan kesejahteraan guru sekaligus memetakan berbagai persoalan pendidikan di daerah.
“Guru adalah salah satu bagian dari pondasi barometer peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Tanpa guru yang punya kompetensi dan profesionalitas, tentu kita tidak akan menghasilkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas,” ujar Aries.
Ia menambahkan, Pemprov Jatim juga terus mengembangkan sejumlah inovasi di bidang pendidikan, di antaranya EGIS, Program Terapan Ekonomi Guru (PROTEG), SIKAP, dan Double Track.
Aries berharap hasil kampanye di Jatim dapat menjadi bagian dari gerakan bersama di lima provinsi sebelum dibawa ke tingkat nasional. “Hasil gerakan tersebut selanjutnya direncanakan dibahas dalam agenda lanjutan di Jakarta pada September atau November mendatang,” katanya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
