SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Persoalan data desil kembali menjadi sorotan di Kota Surabaya. Perubahan peringkat kesejahteraan warga dalam data pemerintah tidak hanya membuat masyarakat bingung, tetapi juga berpotensi memengaruhi akses bantuan pendidikan, termasuk beasiswa bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Kepala BPS Kota Surabaya Arif Chandrasetiawan menjelaskan, data desil yang digunakan pemerintah bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menurut Arif, proses pendataan dilakukan bersama Pemerintah Kota Surabaya dan BPS dengan memanfaatkan data dari berbagai kementerian maupun lembaga, termasuk data BPJS dan BKKBN.
"Penentuan desil dilakukan oleh BPS Pusat sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Ada 39 variabel indikator yang dipakai, mulai dari aset, pendidikan, hingga kondisi rumah," kata Arif.
Arif memastikan perubahan desil tidak serta-merta menghentikan bantuan pendidikan bagi penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang sudah terdaftar sebelumnya.
Penerima PIP lama tetap memiliki hak menerima bantuan hingga menyelesaikan pendidikan. Persoalan justru lebih berpotensi muncul pada warga yang baru mengajukan bantuan atau beasiswa.
Kondisi tersebut terjadi karena perubahan data desil masih ditemukan di lapangan.
Arif memberikan contoh seorang warga yang sebelumnya masuk Desil 2, kemudian berubah menjadi Desil 7 pada DTSEN versi kedua. Setelah dilakukan pengecekan pada versi ketiga, data warga tersebut kembali tercatat sebagai Desil 2.
Namun, persoalannya belum selesai karena perubahan tersebut belum langsung tersinkronisasi pada Unit Pelayanan Data.
BPS Kota Surabaya membuka ruang bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil yang tercatat.
Masyarakat dapat mengajukan sanggahan melalui website resmi, aplikasi Cek Bansos, mendatangi kantor BPS, maupun melalui Dinas Sosial.
Sejumlah dokumen dan informasi perlu disiapkan dalam proses pengajuan tersebut. Di antaranya formulir dari kelurahan, titik lokasi tempat tinggal, ID PLN, foto tampak depan rumah, serta nomor telepon yang dapat dihubungi.
Hingga kini, tercatat sekitar 3.000 pengajuan perbaikan data berasal dari Surabaya. Namun, dari jumlah tersebut baru sekitar 300 warga yang datang langsung ke kantor BPS Kota Surabaya.
Arif juga menegaskan bahwa proses Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan penentuan desil.
"Tidak berkaitan sama sekali. Kami masih mengolah datanya," ujarnya.
DPRD Surabaya Soroti Akurasi Desil
Polemik data desil turut mendapat perhatian dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Safi'i mempertanyakan metode yang digunakan dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Ia menyoroti penggunaan metode proximity test yang menurutnya memiliki persoalan dari sisi akurasi.
Imam bahkan menyebut margin of error dalam survei desil secara nasional mencapai 23 persen. Menurutnya, angka tersebut cukup besar dan dapat menimbulkan perbedaan antara data yang tercatat dengan kondisi ekonomi warga sebenarnya.
"Angka ini sangat tinggi. Bisa saja warga yang terdata Desil 3, padahal kondisi riilnya lebih rendah," kata Imam.
Kritik juga diarahkan pada sejumlah indikator yang dinilai kurang menggambarkan kondisi masyarakat perkotaan seperti Surabaya.
Salah satu contoh yang disoroti adalah penggunaan air PDAM dan air galon sebagai bagian dari indikator. Menurut Imam, penggunaan fasilitas tersebut tidak otomatis menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat perkotaan.
Anak Yatim Desil 4 Belum Mampu Beli Seragam
Dampak persoalan desil disebut bukan sekadar masalah administrasi. Ketidaktepatan data dapat berpengaruh langsung terhadap warga yang membutuhkan bantuan.
Komisi D DPRD Surabaya mencontohkan kasus seorang anak yatim yang masuk Desil 4. Anak tersebut bersekolah di SMK Negeri, sementara ibunya sehari-hari berjualan nasi.
Kondisi ekonomi keluarga tersebut membuat kebutuhan sekolah, termasuk pembelian seragam, masih menjadi persoalan.
Kasus seperti ini menjadi perhatian DPRD karena angka dalam sistem belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi keluarga di lapangan.
Imam meminta BPS melakukan evaluasi untuk menekan tingkat kesalahan data sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme perbaikan data.
Ia juga menekankan bahwa desil seharusnya tidak menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan.
"Pemkot dan Dinsos tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya acuan. Data desil harus disandingkan dengan data miskin dan prasejahtera," ungkap politikus Nasdem tersebut.
Dengan demikian, persoalan desil di Surabaya bukan hanya menyangkut angka dalam sebuah sistem. Ketepatan data menjadi penting karena keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut dapat menentukan apakah seorang warga mendapatkan akses bantuan sosial maupun pendidikan yang memang dibutuhkan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
