Guna menyelesaikan benang kusut ini, Islah mendesak Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, hingga para operator pelabuhan duduk bersama mencari solusi konkret. Langkah seperti penyediaan tempat penampungan kendaraan (buffer zone) serta optimalisasi lahan parkir siap muat oleh Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Banyuwangi perlu segera direalisasikan.
"Akses jalan menuju pelabuhan adalah fasilitas vital nasional yang memiliki dampak pada kehidupan semua masyarakat, sehingga perlu segera diatasi secara bersama," pungkas alumnus Magister Universitas Paramadina ini.
"Selanjutnya, peran Pemprov dan Pemkab Banyuwangi harus menertibkan lahan mereka di sekitar pelabuhan untuk bisa menambah daya tampung kendaraan di parkir siap muat. Selain itu, KSOP harus memberlakukan jadwal yang lebih fleksibel agar kapasitas muatan kapal lebih maksimal," pungkasnya.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
