SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki babak baru.
Mantan Direktur Utama berinisial CA diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya setelah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur merampungkan penyidikan. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dilakukan di Ruang Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Senin (16/11/2026).
Kasi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Aryanto menjelaskan, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
Dalam tahap II tersebut, JPU juga menerima sejumlah barang bukti, mulai dari delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, laptop, telepon seluler, uang tunai, hingga tanah dan bangunan.
“Setelah pelimpahan, JPU melanjutkan penahanan tersangka CA selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim. Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses hukum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan,” katanya, Senin (16/11/2026).
Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp10 miliar. CA diduga menyalahgunakan uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional kebun binatang, seperti pembelian pakan satwa hingga perbaikan kandang.
Berdasarkan hasil penyidikan, CA yang menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa KBS pada periode 2016–2024 diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbuatan tersebut disebut mengakibatkan kerugian negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, sekitar Rp10 miliar.
Modus yang diduga dilakukan CA adalah memerintahkan seorang saksi berinisial S yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance untuk mengeluarkan uang kas perusahaan. Pengeluaran tersebut kemudian dilengkapi dokumen administrasi seolah-olah digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
Kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen tersebut antara lain pembelian pakan hewan, perbaikan kandang satwa, serta perbaikan sarana dan prasarana penunjang KBS. Namun, menurut penyidik, uang tersebut diduga justru digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Atas perbuatannya, CA disangkakan dengan dakwaan kesatu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
