SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai membuka ruang untuk memperkuat koordinasi kebijakan hilirisasi, ketahanan energi, dan industrialisasi nasional.
Bahlil dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Dalam posisi tersebut, Bahlil tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM.
Pemerintah menyatakan koordinasi melalui Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi relevan karena kedua sektor memiliki keterkaitan erat. Hilirisasi mineral membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar, sementara daya saing industri ke depan juga dipengaruhi ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi.
"Penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi," kata Fatkur, Sabtu (3/10/2026).
Besarnya skala investasi hilirisasi terlihat dari realisasi pada Semester I 2026 yang mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan investasi tersebut tumbuh 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Mayoritas investasi hilirisasi masuk ke sektor mineral, termasuk nikel, bauksit, tembaga, besi dan baja, serta pasir silika.
Fatkur menilai besarnya investasi tersebut membuat koordinasi antara sektor pertambangan, energi, industri, dan investasi menjadi semakin penting. Posisi Bahlil di dua kementerian sekaligus dinilai dapat menjadi ruang untuk menghubungkan kebijakan tersebut secara lebih terpadu.
Selain investasi, perkembangan industri pengolahan mineral juga menunjukkan perubahan struktur industri nasional. Data Our World in Data yang bersumber dari British Geological Survey mencatat produksi nikel olahan Indonesia mencapai lebih dari 1,4 juta ton pada 2023 atau sekitar 41 persen dari produksi dunia. Angka tersebut meningkat lebih dari 60 kali lipat dibandingkan produksi sekitar 22 ribu ton pada 2014.
"Kenaikan produksi nikel olahan dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain utama dalam industri pengolahan nikel global," ujar Fatkur.
Menurut dia, tantangan berikutnya adalah memastikan hilirisasi bergerak menuju produk dengan nilai tambah yang semakin tinggi. Pada komoditas nikel, misalnya, pengembangan dapat diarahkan hingga prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, dan industri daur ulang.
Sementara tembaga dapat dikembangkan menuju kabel, komponen kelistrikan dan elektronik. Adapun bauksit dapat diarahkan hingga aluminium beserta berbagai produk turunannya.
Dengan demikian, menurut Fatkur, hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan mineral, tetapi dapat menjadi bagian dari penguatan struktur industri nasional.
Dari sisi energi, Fatkur menilai kebutuhan industri hilirisasi membuat pengembangan sumber energi menjadi bagian penting dalam agenda industrialisasi. Produk industri ke depan tidak hanya menghadapi tuntutan efisiensi biaya, tetapi juga tekanan untuk menekan emisi dari proses produksi.
Di sinilah keterkaitan antara hilirisasi dan transisi energi menjadi penting. Produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya akan dinilai berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan jejak karbon proses produksinya.
“Karena itu, pengembangan hidro, panas bumi, tenaga surya, dan sumber energi bersih lainnya perlu semakin diintegrasikan dengan kawasan industri dan smelter," katanya.
Di sisi lain, pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, melihat penempatan agenda hilirisasi dan transisi energi dalam satu koordinasi sebagai peluang untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian.
Menurut Kristian, hilirisasi bersinggungan dengan sektor pertambangan, industri, investasi, perdagangan hingga ketenagakerjaan. Sementara transisi energi juga membutuhkan keterlibatan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, dan pemerintah daerah.
"Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri," ujar Kristian.
Ia juga menilai kesinambungan peran Bahlil dapat menjadi modal dalam menjalankan mandat barunya. Sebelumnya, Bahlil telah memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus menjabat Menteri ESDM.
Pada Juli 2025, Satgas tersebut menyerahkan 18 dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Nilai investasi yang direncanakan mencapai US$38,63 miliar atau sekitar Rp618,13 triliun.
"Kesinambungan peran Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM, dan kini Menteri Koordinator berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan," kata Kristian.
Namun, menurut Kristian, mandat yang semakin luas tetap membutuhkan mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, pengawasan, dan ukuran kinerja yang jelas.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
