Namun, menurut Cahyo, mekanisme tersebut perlu diperkuat. Warga jangan sampai hanya diberi tahu bahwa mereka bisa mengajukan sanggahan, tetapi tidak mendapatkan bantuan dalam menjalani prosesnya.
"Jadi bukan sekadar dikasih tahu, tapi didampingi agar kemudian mekanisme sanggah desil itu betul-betul optimal," tuturnya.
Cahyo memahami bahwa Pemkot Surabaya tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan perubahan data desil. Penetapan tersebut berada pada pemerintah pusat dengan menggunakan sejumlah variabel dalam proses pendataan.
Karena itu, pemerintah daerah menurutnya tetap memiliki peran penting dalam memastikan warga memahami mekanisme pengajuan sanggah sekaligus membantu proses administrasinya.
Dari pendampingan yang pernah dilakukan, Cahyo mengungkapkan terdapat warga yang berhasil mengalami penurunan desil. Namun, hasil pemutakhiran data tidak selalu seperti yang diharapkan karena sebagian warga justru mengalami kenaikan desil.
"Memang ada yang berhasil juga ada yang malah naik desilnya. Nah, kita enggak bisa karena memang kewenangannya tidak di kita. Tapi juga ada yang memang dari beberapa yang kami bantu memang bisa turun," katanya.
Selain persoalan data desil, warga yang mengikuti reses Cahyo juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lain. Aspirasi tersebut antara lain berkaitan dengan peralatan kegiatan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang dinilai mudah mengalami kerusakan.
Warga juga menyoroti kebutuhan makanan tambahan bagi lansia dalam kegiatan posyandu dan pemeriksaan kesehatan. Kebutuhan seragam kader turut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan.
Persoalan kebencanaan juga ikut dibahas. Warga mengusulkan agar sosialisasi mengenai kebakaran dan berbagai kondisi darurat diperkuat.
Menurut Cahyo, edukasi kebencanaan penting karena masyarakat perlu mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat, termasuk kebakaran.
Seluruh aspirasi tersebut akan dihimpun dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Terlebih, hasil reses kali ini memiliki posisi strategis karena DPRD Kota Surabaya akan segera memasuki pembahasan APBD 2027.
"Reses kali ini memang reses yang strategis karena setelah ini kita akan membahas APBD 2027. Tindak lanjutnya akan kami sampaikan ke dinas terkait, apakah melalui komisi yang terkait," katanya.
Cahyo memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada penyampaian dalam forum reses. Menurut dia, setiap usulan akan dimintakan tindak lanjut kepada pemerintah, baik dalam bentuk solusi maupun penjelasan apabila belum memungkinkan untuk direalisasikan.
"Minimal ada penjelasan kenapa begini, kenapa begitu," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
