Selain transisi energi, Imaduddin melihat pembentukan Kemenko juga membuka peluang untuk memperbaiki strategi hilirisasi pemerintah. Sebab, keberhasilan hilirisasi bergantung pada keputusan banyak kementerian yang harus saling mendukung.
Izin investasi, pasokan bahan baku, pembangunan pabrik, ketersediaan energi, hingga akses pasar harus dipersiapkan sebagai satu rangkaian. Ketika salah satu mata rantai tidak siap, manfaat ekonomi dari hilirisasi berpotensi tidak optimal.
“Investasi sudah ditanamkan, tetapi kapasitas produksi, penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja belum mencapai harapan. Hilirisasi membutuhkan dukungan lintas kementerian yang terarah, dari perizinan, energi dan akses pasar. Ketika satu mata rantai tertinggal, manfaatnya pun tidak optimal. Oleh sebab itu, peran kementerian koordinator sebagai orkestrator kebijakan menjadi penting,” kata Imaduddin.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
