SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Persoalan layanan kesehatan hingga ancaman banjir masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Keluhan itu kembali muncul dalam reses anggota DPRD Surabaya, yang menjadi ruang bagi warga menyampaikan berbagai masalah yang mereka hadapi sehari-hari.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, meminta Pemkot Surabaya tidak menganggap remeh persoalan mendasar tersebut. Menurutnya, sejumlah keluhan warga membutuhkan penanganan cepat agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Aspirasi itu disampaikan warga saat Aning menggelar reses di sejumlah lokasi di daerah pemilihan (dapil) 3 Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan, mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan, akses layanan medis, lapangan pekerjaan, biaya hidup, hingga kondisi infrastruktur lingkungan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Aning adalah masih adanya warga yang mendapati kepesertaan BPJS Kesehatan mereka berstatus nonaktif ketika membutuhkan pelayanan medis.
Aning menyebut terdapat sekitar 50.000 warga Surabaya yang berdasarkan data pemerintah pusat tercatat memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan nonaktif.
“Data dari pemerintah pusat ada 50.000 warga Surabaya yang BPJS-nya nonaktif. Ini harus diantisipasi, jangan sampai menyebabkan permasalahan yang sampai merenggut nyawa karena keterlambatan penanganan,” kata Aning.
Menurut politisi PKS tersebut, persoalan administrasi kepesertaan tidak boleh menjadi penghambat masyarakat memperoleh layanan kesehatan ketika berada dalam kondisi membutuhkan pertolongan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
