SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Potensi ekonomi halal di Jawa Timur belum sepenuhnya tergarap. Dari sekitar 4,58 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta lebih dari 7.000 pondok pesantren, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan masih perlu ditingkatkan.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Jawa Timur (Jatim) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Produk Halal. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokal sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha di daerah.
Juru Bicara Komisi B DPRD Jatim, Ibnu Alfandy Yusuf, mengatakan besarnya jumlah UMKM dan pondok pesantren merupakan modal penting untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Namun, potensi tersebut perlu didukung kemudahan akses sertifikasi halal dan ekosistem usaha yang memadai.
"Kekuatan besar ini menjadi modal utama dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Namun, melimpahnya jumlah pelaku usaha tersebut berbanding lurus dengan kepastian sertifikasi produk," kata Ibnu.
Data yang disampaikan DPRD Jatim menunjukkan, hingga 18 Agustus 2026, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan di Jawa Timur mencapai 683.382 sertifikat. Angka tersebut mencakup sertifikasi melalui skema pernyataan mandiri (self-declare) maupun jalur reguler.
Capaian itu menjadi perhatian karena Jawa Timur memiliki jutaan pelaku UMKM yang berpotensi mengembangkan produk halal. Kesenjangan antara jumlah pelaku usaha dan sertifikat yang telah diterbitkan dinilai menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan daya saing produk lokal.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
