Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin), Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC), Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, batas antara ruang pribadi dan ruang publik semakin sulit dibedakan. Ponsel pintar yang setiap hari digunakan masyarakat bukan lagi sekadar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan percakapan, transaksi keuangan, dokumen pekerjaan, foto, hingga rekam jejak lokasi yang menggambarkan kehidupan seseorang.
Persoalannya, sejauh mana keamanan informasi pribadi tersebut benar-benar terjamin?
Pertanyaan ini semakin relevan ketika teknologi penyadapan dan perangkat lunak pengintai atau spyware berkembang dengan kemampuan yang semakin canggih. Teknologi yang semula digunakan untuk mendukung kepentingan keamanan dan penegakan hukum kini menghadirkan tantangan baru, terutama ketika penggunaannya berpotensi melampaui batas kewenangan.
Di sinilah persoalan sebenarnya muncul. Bukan semata-mata tentang seberapa canggih teknologi penyadapan, melainkan siapa yang menggunakannya, untuk tujuan apa, dan siapa yang mengawasi penggunaannya.
Laporan investigasi mengenai penggunaan spyware komersial di berbagai negara juga memperlihatkan bahwa teknologi pengawasan digital bukan lagi persoalan teknis semata. Potensi penyalahgunaannya dapat menyentuh jurnalis, aktivis hak asasi manusia, advokat, akademisi, hingga individu yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Jika kondisi ini tidak diantisipasi, teknologi yang seharusnya memberikan perlindungan justru dapat berubah menjadi instrumen yang mengancam kebebasan masyarakat.
Dalam konteks keamanan negara dan penegakan hukum, penyadapan memang memiliki fungsi strategis. Aparat dapat memanfaatkannya untuk mengungkap kejahatan serius, mengumpulkan bukti, serta mencegah tindakan yang membahayakan kepentingan publik.
Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk mengakses komunikasi siapa pun tanpa batas.
Penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini penting agar kepentingan keamanan tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan hak konstitusional warga negara.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
