Pernyataan itu disampaikan Gibran ketika membicarakan situasi yang berkembang menyusul polemik dokumen pendidikan dan keputusan lembaga peradilan.
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” tuturnya.
Pengungkapan tersebut langsung menambah perhatian terhadap pertemuan Prabowo dan Gibran. Sebab, persoalan yang awalnya berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan kini turut memunculkan pembicaraan mengenai posisi politik orang nomor dua di Indonesia.
Meski demikian, pernyataan keinginan mundur tersebut belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Setelah informasi mengenai keinginan Gibran mundur mencuat, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo menolak permintaan tersebut.
Namun, Prasetyo Hadi secara tegas membantah kabar itu. Dia memastikan tidak ada pernyataan penolakan dari Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam tersebut.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran untuk menghadapi perkembangan persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.
Dengan demikian, Istana meminta agar informasi mengenai pertemuan tersebut tidak disimpulkan sebagai adanya keputusan Presiden menolak pengunduran diri Gibran.
Selain menyampaikan keinginan mundur, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Langkah yang ingin ditempuh tersebut berkaitan dengan proses di peradilan tata usaha negara (PTUN). Melalui mekanisme itu, Gibran berharap memperoleh ruang untuk menyelesaikan persoalan dokumen pendidikannya sesuai ketentuan hukum.
Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dalam diskusi tersebut. Sementara Gibran menyampaikan permohonan agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya.
“Nah, namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” kata Prasetyo.
Pertemuan Prabowo dan Gibran selama 2,5 jam ini memperlihatkan bahwa polemik dokumen pendidikan menjadi salah satu persoalan yang dibicarakan langsung di tingkat pimpinan negara.
Publik kini menantikan langkah hukum yang akan ditempuh Gibran melalui PTUN. Di sisi lain, keinginan mundur yang diungkapkan Istana juga menjadi perhatian, meskipun hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Wakil Presiden.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
