Selain bantuan sosial, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.
Penanganan Banjir Surabaya Ditargetkan Lebih Optimal
Persoalan banjir dan genangan juga menjadi perhatian dalam APBD 2027. Pemkot Surabaya akan melanjutkan berbagai upaya penanganan di sejumlah titik yang selama ini menjadi langganan genangan.
Eri berharap pekerjaan infrastruktur yang telah dilakukan bisa memberikan hasil lebih maksimal pada tahun depan. Salah satu target yang disampaikan adalah menekan ketinggian genangan agar tidak melebihi sekitar 10 sentimeter.
"Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama," jelasnya.
Target tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang akan dihadapi Pemkot Surabaya sepanjang 2027, terutama dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian banjir di kawasan permukiman maupun wilayah rawan genangan.
Pendidikan Gratis dan Layanan Kesehatan Tetap Dipertahankan
Di luar bantuan sosial dan infrastruktur, pendidikan serta kesehatan dipastikan tetap menjadi prioritas pelayanan dasar masyarakat Surabaya.
Pemkot berkomitmen mempertahankan bantuan pendidikan melalui program beasiswa. Di sektor kesehatan, peningkatan akses pelayanan juga akan dilakukan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemerintah.
Eri menyebut penataan pelayanan puskesmas menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan. Pemkot berencana mengatur kembali keberadaan dan pola pelayanan petugas puskesmas agar jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat semakin optimal.
"Kita juga memindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal," ujarnya.
Sementara di bidang pendidikan, Eri menegaskan tidak boleh ada pungutan tambahan yang membebani masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS).
Pemkot bersama DPRD akan mengatur kebutuhan dan perhitungan LKS agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan tidak menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa.
"Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya," tutupnya.
Dengan disepakatinya APBD 2027 sebesar Rp12,9 triliun, Pemkot Surabaya dan DPRD kini memiliki landasan anggaran untuk menjalankan berbagai program tersebut. Pelaksanaannya akan menjadi penentu sejauh mana anggaran daerah dapat menjangkau kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah dan pengendalian banjir.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
