SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah dinamika politik nasional menjadi perhatian PDI Perjuangan.
Partai berlambang banteng moncong putih tersebut mengingatkan agar seluruh proses ketatanegaraan, termasuk mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan, tetap berjalan sesuai konstitusi.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai perubahan politik yang berlangsung cepat harus disikapi secara dewasa.
Menurutnya, dinamika politik merupakan bagian dari perjalanan demokrasi, tetapi setiap keputusan yang menyangkut penyelenggaraan negara harus memiliki landasan konstitusional yang jelas.
Hal itu disampaikan Didik saat dihubungi dari Seoul, Korea Selatan, Kamis (12/11/2026), di sela-sela keikutsertaannya dalam Korea Visiting Program yang diselenggarakan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Jerman dan Korea Local Information Research & Development Institute (KLID).
"Terus terang, seluruh masyarakat mestinya cukup terkejut melihat proses politik yang berlangsung begitu cepat. Dalam waktu relatif singkat, kita menyaksikan perubahan besar dalam konstelasi politik nasional. Tetapi ini fakta politik yang harus diterima. Selanjutnya, semua harus kembali kepada konstitusi sebagai pegangan bersama," ujar Didik.
Menurutnya, perubahan dalam konstelasi politik nasional tidak boleh membuat penyelenggaraan pemerintahan kehilangan kepastian hukum. Konstitusi harus menjadi pedoman bagi seluruh pihak, baik pemerintah, parlemen maupun lembaga negara lainnya, dalam menjalankan kewenangan masing-masing.
Didik secara khusus menyoroti dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang datang dari 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Dukungan tersebut menjadi perhatian karena juga melibatkan anggota partai-partai yang sebelumnya berada dalam barisan pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
"Ini yang menarik untuk dicermati. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan politik ternyata sekarang bisa mengambil sikap berbeda. Dukungan anggota dari seluruh fraksi, termasuk partai-partai pengusung Prabowo-Gibran, menunjukkan bahwa lanskap politik nasional memang telah berubah. Dan perubahan itu merupakan konsekuensi politik yang harus bisa diterima," katanya.
Didik menilai perubahan dukungan tersebut memperlihatkan bahwa konfigurasi politik tidak selalu berjalan permanen. Kekuatan politik dapat berubah mengikuti perkembangan situasi, kepentingan, serta dinamika demokrasi.
Namun, di tengah perubahan tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi, kepercayaan, dan komitmen politik. Menurutnya, kemenangan elektoral memang dapat menjadi jalan untuk memperoleh kekuasaan, tetapi mempertahankan kepercayaan membutuhkan konsistensi dan etika.
"Politik selalu bergerak. Dukungan pada masa lalu tidak otomatis menjadi jaminan dukungan untuk selamanya. Di sinilah pentingnya komunikasi, menjaga kepercayaan, dan merawat komitmen politik. Kekuasaan bisa dibangun melalui kemenangan elektoral, tetapi kepercayaan membutuhkan konsistensi, kesetiaan, dan etika," ujarnya.
Ia juga mengaitkan dinamika politik yang terjadi saat ini dengan perjalanan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, termasuk hubungan panjangnya dengan PDI Perjuangan yang berakhir pada 2024.
Didik mengingatkan bahwa hubungan politik antara Jokowi dan PDI Perjuangan pernah dibangun melalui sejarah panjang perjuangan serta kepercayaan. Namun, perjalanan tersebut pada akhirnya mengalami perubahan.
"Pak Jokowi pernah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun dengan dukungan besar PDI Perjuangan. Ada sejarah panjang perjuangan dan kepercayaan yang dibangun bersama. Sayangnya, hubungan itu berakhir dengan cara yang kurang baik. Perjalanan ini memberi pelajaran bahwa kekuasaan memiliki batas, sementara kepercayaan dan komitmen politik harus terus dijaga," katanya.
Meski demikian, Didik menegaskan PDI Perjuangan tetap berpegang pada nilai-nilai perjuangan yang diajarkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Di antaranya penghormatan terhadap konstitusi, kesetiaan pada prinsip, serta etika dalam menjalankan kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa sikap politik tidak seharusnya diwujudkan dalam bentuk kegembiraan atas kesulitan pihak lain. Sebab, setiap dinamika politik pada akhirnya akan dinilai berdasarkan proses dan konsekuensinya.
"Ibu Megawati selalu mengajarkan keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran, dan kejujuran. Dalam tradisi perjuangan kami dikenal Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Tetapi kebenaran tidak memerlukan sorak-sorai atas kesulitan orang lain. Biarlah waktu dan sejarah memberikan penilaiannya sendiri," tuturnya.
Terkait proses pengunduran diri Gibran, Didik kembali menekankan bahwa seluruh tahapan ketatanegaraan harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki aturan dan lembaga negara yang mengatur mekanisme tersebut. Karena itu, setiap pihak harus menghormati kewenangan masing-masing lembaga agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Konstitusi sudah menyediakan jalan. Kita memiliki lembaga negara dengan kewenangannya masing-masing. Semua proses harus berjalan sesuai aturan. Kepastian konstitusional penting agar pemerintahan dapat terus bekerja menghadapi tantangan yang semakin kompleks," tegasnya.
Di sisi lain, Didik melihat perubahan konfigurasi politik nasional juga menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan. Menurutnya, dinamika politik tidak boleh membuat pemerintah kehilangan fokus dalam menjalankan agenda pembangunan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
