Ia mengingatkan bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan keluarga, kelompok maupun partai politik tertentu. Pemerintahan harus tetap berjalan efektif meskipun menghadapi perubahan dukungan politik.
"Indonesia jauh lebih besar daripada kepentingan satu keluarga, satu partai, atau satu kelompok politik tertentu. Pemerintahan harus tetap berjalan dan semakin efektif. Kita menghadapi tantangan ekonomi, lapangan kerja, daya saing industri, ketahanan energi, hingga penanganan bencana yang membutuhkan perhatian serius," ujarnya.
Didik juga menyinggung pengalamannya mengikuti program kunjungan di Korea Selatan. Dalam kegiatan tersebut, ia bersama peserta lainnya mempelajari perkembangan inovasi, kecerdasan buatan, digitalisasi, hingga tata kelola pemerintahan di sejumlah kota, seperti Seoul, Anyang, dan Busan.
Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa persaingan antarnegara semakin ketat. Negara-negara lain terus bergerak mempersiapkan masa depan melalui penguatan teknologi, inovasi, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Karena itu, Indonesia perlu memastikan energi politik tidak habis untuk kepentingan dan persaingan kekuasaan. Stabilitas pemerintahan serta kepastian konstitusional menjadi modal penting agar agenda pembangunan dapat berjalan.
"Di Seoul, Anyang dan Busan, kami mempelajari bagaimana Korea Selatan mengembangkan inovasi, kecerdasan buatan, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan. Negara-negara lain terus bergerak maju. Indonesia juga harus mempersiapkan masa depannya. Karena itu, energi politik perlu lebih banyak diarahkan untuk menyelesaikan persoalan rakyat," katanya.
Didik berharap perubahan politik nasional dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk lebih mengedepankan konstitusi, komunikasi, dan etika dalam menjalankan kekuasaan.
Menurutnya, dinamika politik boleh berubah, dukungan dapat bergeser, dan kekuasaan tidak berlangsung selamanya. Namun, kepastian hukum dan penghormatan terhadap konstitusi harus tetap dijaga agar kepentingan negara dan masyarakat tidak terganggu.
"Kekuasaan memiliki batas waktu, sementara keputusan politik bisa meninggalkan konsekuensi panjang. Komunikasi, kesetiaan, dan etika harus terus dijaga. Ketika lanskap politik berubah, konstitusi harus tetap menjadi pandu. Itulah pelajaran terpenting dari perkembangan politik hari ini," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
