JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Menjelang akhir tahun, tim keuangan perusahaan menghadapi pekerjaan besar. Selain menyelesaikan laporan keuangan dan menutup buku 2026, mereka juga harus menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tahun 2027.
Namun, proses tersebut kerap menyisakan persoalan yang baru terungkap ketika evaluasi akhir tahun dilakukan. Setidaknya ada tiga celah yang berpotensi memicu kebocoran anggaran, yakni realisasi belanja yang tidak sesuai rencana, klaim pengeluaran bermasalah, serta transaksi di luar pos anggaran atau sistem pengawasan perusahaan.
Persoalan ini tidak selalu muncul karena besarnya pengeluaran. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan sejak awal. Dalam banyak kasus, transaksi baru dicocokkan dengan anggaran setelah uang terlanjur dibayarkan.
Risiko penyalahgunaan tersebut tergambar dalam Survei Fraud Indonesia 2025 yang dirilis Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia. Survei terhadap 417 responden itu menempatkan klaim pengeluaran sebagai bentuk penyalahgunaan aset yang paling sering ditemukan, dengan persentase 39,33 persen.
Sementara itu, aktivitas pengadaan menjadi salah satu unit kerja paling rentan terhadap fraud, dengan angka mencapai 29,30 persen berdasarkan persepsi responden.
Tantangan lainnya datang dari sistem perencanaan keuangan. FP&A Trends Survey 2025 mencatat 45 persen organisasi masih mengandalkan spreadsheet sebagai alat utama perencanaan dan analisis keuangan.
Kondisi tersebut membuat pengawasan anggaran berpotensi terlambat apabila tidak disertai mekanisme pencatatan dan persetujuan transaksi secara terintegrasi.
Chief Business Officer (CBO) Mekari, Jansen Jumino, mengatakan persoalan selisih antara anggaran dan realisasi kerap baru diketahui ketika perusahaan melakukan tutup buku.
Menurut dia, perusahaan perlu memastikan anggaran tidak hanya tersusun rapi di atas kertas, tetapi juga dapat dikendalikan sejak proses pengajuan pengeluaran.
"Memasuki 2027, menyusun RAB yang rapi saja tidak cukup. RAB harus bisa dieksekusi dan dikendalikan di setiap pengajuan," ujar Jansen.
Dia menilai pemanfaatan teknologi dapat membantu memperkuat pengawasan tanpa harus menambah panjang proses birokrasi internal perusahaan.
Dalam pembaruan sistem pengelolaan pengeluaran yang diperkenalkan sepanjang kuartal III 2026, Mekari Expense membawa sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) ke dalam alur persetujuan transaksi.
Perusahaan tersebut juga mencatat pertumbuhan jumlah pengguna korporasi baru sebesar 63 persen pada kuartal III 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan perusahaan berskala enterprise baru mencapai 150 persen pada periode yang sama.
Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah menghubungkan anggaran dengan setiap transaksi. Melalui fitur Budget Control, perusahaan dapat memantau penggunaan anggaran berdasarkan organisasi, cabang, kategori, akun akuntansi (Chart of Account), hingga proyek.
Dengan mekanisme tersebut, klaim biaya, uang muka, kartu virtual, dan purchase order dapat langsung diperhitungkan terhadap anggaran yang tersedia.
Pejabat yang memberikan persetujuan juga dapat melihat sisa anggaran sebelum menyetujui pengajuan. Jika pengeluaran melewati batas, sistem dapat memberikan peringatan, meminta persetujuan tambahan, atau memblokir transaksi.
Sebagai contoh, pengelola anggaran dapat menerima notifikasi ketika penggunaan dana pemasaran telah mencapai 80 persen dari total alokasi.
Selain pengendalian anggaran, pengawasan pengadaan juga menjadi perhatian. Melalui Vendor Portal, informasi vendor dan penawaran dapat dihimpun dalam satu sistem sehingga perusahaan memiliki dasar untuk membandingkan harga serta mengevaluasi kinerja penyedia barang dan jasa.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi transaksi pengadaan yang berlangsung di luar mekanisme pengawasan internal.
People and Culture Services Manager Bobobox, Azalea Primanda, mengatakan pengendalian anggaran diperlukan agar pengajuan pengeluaran tetap sesuai dengan alokasi dan ketentuan perusahaan.
Menurut dia, proses budgeting yang terkontrol membantu perusahaan mengantisipasi pengajuan biaya yang melampaui anggaran.
Pada akhirnya, tantangan pengelolaan keuangan perusahaan menjelang 2027 bukan sekadar menyusun angka dalam dokumen anggaran. Ketepatan pencatatan, validitas klaim, dan pengawasan transaksi sejak awal menjadi faktor penting untuk mencegah kebocoran keuangan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
