Di sisi lain, tim kuasa hukum menyebut PDTS KBS berhasil menyetorkan dividen lebih dari Rp5,04 miliar kepada Pemerintah Kota Surabaya. Capaian tersebut, menurut mereka, menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam melihat kondisi pengelolaan perusahaan secara utuh.
Tim kuasa hukum berharap Kejati Jatim terus mengembangkan perkara secara transparan dan objektif. Mereka menegaskan siapa pun yang terbukti terlibat dalam kebijakan, pengawasan, maupun penerimaan aliran dana harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“Prinsipnya, kami mendukung penegakan hukum. Namun, keadilan harus berlaku bagi semua pihak. Siapa pun yang memiliki keterkaitan dan ditemukan bukti, harus diperiksa secara proporsional,” pungkas Masbuhin.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
