SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Tim kuasa hukum tiga pejabat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengusut tuntas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan tahun anggaran 2025–2026.
Mereka menilai penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga mengetahui kebijakan maupun menerima aliran dana.
Kuasa hukum yang dipimpin Masbuhin menyoroti penetapan tersangka terhadap tiga kliennya berinisial EES, MN, dan NW. Mereka meminta penyidik tidak hanya fokus pada jajaran internal perusahaan, tetapi juga mengusut peran badan pengawas serta pihak lain yang diduga berkaitan dengan pengelolaan keuangan KBS.
Masbuhin mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan dan mengapresiasi profesionalisme penyidik Pidsus Kejati Jatim. Menurutnya, sejak mendampingi para klien pada Maret 2026, ketiganya telah bersikap kooperatif dalam menjalani proses penyidikan.
Namun, pihaknya menilai konstruksi penetapan tersangka dalam perkara tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan pengambilan kebijakan perusahaan.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Jangan sampai pertanggungjawaban atas kebijakan kolektif hanya dibebankan kepada individu tertentu, sementara pihak lain yang memiliki fungsi pengawasan maupun keterkaitan kebijakan tidak ikut diperiksa,” ujar Masbuhin.
Ia menyoroti fungsi Badan Pengawas (Bawas) PDTS KBS yang menurutnya merupakan organ pengawasan dengan tanggung jawab kolektif. Penetapan salah satu anggota Bawas sebagai tersangka, sementara ketua dan anggota lainnya belum tersentuh proses hukum, dinilai perlu menjadi perhatian penyidik.
Masbuhin juga menyinggung mekanisme persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Menurutnya, kebijakan pengeluaran anggaran, termasuk pos bantuan hukum dan operasional perusahaan, tidak semata-mata diputuskan secara personal, melainkan melalui pembahasan dan mekanisme persetujuan organ pengawas.
Karena itu, ia meminta penyidik mendalami siapa saja yang mengetahui, membahas, menyetujui, maupun memiliki kewenangan mengawasi kebijakan tersebut.
“Kalau kebijakan perusahaan dibahas dan disetujui melalui mekanisme organisasi, maka proses hukum juga harus melihat secara utuh bagaimana kebijakan itu diambil dan siapa saja yang memiliki tanggung jawab,” katanya.
Selain mekanisme persetujuan anggaran, tim kuasa hukum turut menyoroti fungsi pengawasan yang dijalankan Bawas. Mereka menilai apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam tata kelola perusahaan selama 2025–2026, maka peran pengawasan dan kemungkinan pembiaran juga perlu didalami.
Menurut Masbuhin, pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab pengawasan penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan tidak mengabaikan struktur tata kelola perusahaan.
Tim kuasa hukum juga meminta penyidik menelusuri dugaan aliran dana honorarium narasumber yang disebut-sebut diterima sejumlah pimpinan maupun anggota DPRD Kota Surabaya.
Masbuhin menilai penelusuran aliran dana atau follow the money harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap pihak di luar internal perusahaan apabila memang ditemukan bukti keterkaitan.
Ia berpendapat dugaan penerimaan honorarium oleh pihak yang memiliki fungsi pengawasan terhadap BUMD perlu ditelusuri untuk memastikan tidak terjadi benturan kepentingan.
“Penelusuran aliran dana jangan berhenti pada jajaran internal perusahaan. Jika memang ada pihak lain yang menerima atau menikmati aliran dana, semuanya harus ditelusuri berdasarkan bukti dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tegasnya.
Meski demikian, dugaan aliran honorarium tersebut merupakan pernyataan pihak kuasa hukum dan masih perlu dibuktikan melalui proses penyidikan.
Masbuhin juga menegaskan kliennya tidak menikmati dana perusahaan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Ia menyebut para klien justru berada dalam situasi yang diduga mendapat tekanan dari pihak eksternal yang menjanjikan penghentian perkara.
Pihaknya meminta penyidik mendalami dugaan tersebut sekaligus menelusuri aliran dana secara menyeluruh untuk mengetahui pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
