Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Dugaan Korupsi KUR Rp6,25 Miliar di Jember, Kejati Jatim Tetapkan Tiga Tersangka Baru
Advertisement . Scroll to see content

Direksi Bantah Ada Aliran Dana ke Pribadi dalam Kasus Dugaan Korupsi Keuangan KBS

Rabu, 18 November 2026 | 14:52 WIB
  • author Lukman Hakim
Direksi Bantah Ada Aliran Dana ke Pribadi dalam Kasus Dugaan Korupsi Keuangan KBS
Direksi KBS membantah menikmati dana perusahaan, kuasa hukum mengungkap setoran dividen Rp5 miliar. (Foto : Lukman Hakim).

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kuasa hukum anggota Badan Pengawas (Bawas) dan direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) membantah adanya aliran dana dugaan penyimpangan anggaran perusahaan yang dinikmati secara pribadi oleh para kliennya.

Bantahan tersebut disampaikan Kantor Hukum Masbuhin & Partners di tengah penyidikan perkara dugaan penyimpangan anggaran KBS periode 2025–2026 yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).

Kuasa hukum direksi KBS, Masbuhin menyebut, pencairan dana perusahaan yang kini menjadi materi penyidikan terjadi dalam situasi krisis. Menurut mereka, keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas operasional kebun binatang ketika perusahaan menghadapi persoalan hukum.

"Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan," ungkap Masbuhin, Rabu (18/11/2026).

Mereka menilai persoalan tersebut berkaitan dengan dinamika tata kelola perusahaan dan kekeliruan prosedur administratif dalam kondisi darurat, bukan tindakan yang dilandasi keserakahan atau niat memperkaya diri sendiri.

Untuk mendukung penjelasannya, Masbuhin menyoroti capaian keuangan KBS selama periode 2025–2026. Mereka mengklaim perusahaan berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp5.048.479.469 kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, capaian tersebut menjadi catatan tersendiri karena setoran dividen dengan nilai serupa disebut belum pernah terwujud selama lebih dari satu dekade sebelumnya, yakni pada periode 2013–2024.

"Keberhasilan mencetak dividen miliaran rupiah dalam waktu singkat itu menjadi bukti konkret bahwa orientasi utama klien kami adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS," demikian keterangan kuasa hukum.

Masbuhin menyatakan mendampingi empat klien dalam perkara tersebut. Terdiri dari satu anggota Bawas, dua direksi, dan satu pejabat bagian keuangan KBS.

Keempatnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim pada Kamis, 19 November 2026. Pihak kuasa hukum menyatakan para kliennya siap mengikuti proses hukum dan bersikap kooperatif.

Mereka mengaku telah menyerahkan dokumen pembukuan, bukti transaksi, serta keterangan kronologis kepada penyidik sejak proses hukum berjalan pada Maret 2026.

"Kami memastikan seluruh dokumen pembukuan, bukti transaksi, hingga keterangan kronologis telah diserahkan secara terbuka tanpa ada satu pun fakta yang ditutupi," kata pihak kuasa hukum.

Di sisi lain, Masbuhin menilai penyidik bekerja secara profesional, objektif, dan tetap menghormati hak-hak hukum para kliennya.

"Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim bekerja dengan sangat humanis, objektif, profesional, dan akuntabel. Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi menggali secara mendalam fakta materiil, motif, serta aliran dana," ungkapnya.

Terkait dugaan keterlibatan pihak eksternal, termasuk seorang oknum pengacara yang disebut dalam polemik perkara tersebut, kuasa hukum menyatakan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum. “Kami tidak ingin menghakimi pihak lain dan memilih berfokus mendampingi empat klien kami,” jelasnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS periode 2016–2024 memasuki babak baru.  Mantan Direktur Utama berinisial CA diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya setelah penyidik Kejati Jatim merampungkan penyidikan. 

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dilakukan di Ruang Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Senin (16/11/2026). 

Kasi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Aryanto menjelaskan, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil. 

Dalam tahap II tersebut, JPU juga menerima sejumlah barang bukti, mulai dari delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, laptop, telepon seluler, uang tunai, hingga tanah dan bangunan.

“Setelah pelimpahan, JPU melanjutkan penahanan tersangka CA selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim. Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses hukum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan,” katanya, Senin (16/11/2026).

Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp10 miliar. CA diduga menyalahgunakan uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional kebun binatang, seperti pembelian pakan satwa hingga perbaikan kandang.

Berdasarkan hasil penyidikan, CA yang menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa KBS pada periode 2016–2024 diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbuatan tersebut disebut mengakibatkan kerugian negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, sekitar Rp10 miliar.

Editor: Arif Ardliyanto

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut