Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Gibran Ingin Mundur dari Kursi Wapres, Prabowo Beri Saran Ini
Advertisement . Scroll to see content

Berawal dari Informasi Komisioner KPU, Sosok Ini Ungkap Awal Gugatan 60 Halaman Pendidikan Gibran

Rabu, 18 November 2026 | 09:04 WIB
  • author Arif Ardliyanto
Berawal dari Informasi Komisioner KPU, Sosok Ini Ungkap Awal Gugatan 60 Halaman Pendidikan Gibran
Denny Indrayana mengungkap perjuangannya menggugat syarat pendidikan Gibran di MK dengan menyusun sendiri permohonan hukum setebal 60 halaman. Foto iNewsSurabaya.id/arif

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Perjuangan mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 ternyata melalui proses panjang. Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Denny Indrayana, bahkan mengaku menyusun sendiri permohonan hukum setebal 60 halaman untuk menggugat persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny mengungkapkan, penyusunan dokumen gugatan itu dilakukan secara mandiri. Ia menelusuri ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden setelah menemukan aturan yang dinilai menimbulkan persoalan dalam pemenuhan persyaratan pendidikan calon.

"Saya sudah siapkan 60 halaman. Saya kerjakan sendiri, saya ketik sendiri," kata Denny dalam Kuliah Tamu Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya bertema "Menegakkan Demokrasi, Melawan Duitokrasi: Pelajaran dari Pemakzulan Wakil Presiden".

Persoalan yang menjadi perhatian Denny adalah Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon yang memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi, tetapi tidak mempunyai dokumen kelulusan sekolah dari luar negeri.

Denny mempertanyakan dasar munculnya ketentuan tersebut. Baginya, aturan itu perlu diuji karena berkaitan langsung dengan persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi setiap kandidat dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ia mengaku pertama kali memperoleh informasi mengenai ketentuan tersebut dari seorang komisioner KPU. Informasi itu kemudian menjadi titik awal untuk memeriksa lebih jauh proses penyusunan regulasi pencalonan.

Setelah menelusuri aturan tersebut, Denny menilai terdapat persoalan dalam proses pembentukan Pasal 18 ayat (3). Ia mempertanyakan mengapa ketentuan itu tidak dibahas secara memadai dalam uji publik maupun rapat pembahasan rancangan PKPU.

"Ini pasal memang pasal nyelonong, tiba-tiba ada," ujarnya.

Editor: Arif Ardliyanto

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut