Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Kapolda Jatim Ancam Pecat Polisi yang Minta Bayaran Urus Perkara
Advertisement . Scroll to see content

Direksi hingga Advokat Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi KBS Rp3,27 Miliar

Jum'at, 20 November 2026 | 07:59 WIB
  • author Lukman Hakim
Direksi hingga Advokat Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi KBS Rp3,27 Miliar
Empat tersangka korupsi KBS Rp3,27 miliar dijebloskan ke Rutan Kejati Jatim. (Foto : istimewa).

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kembali mencuat. 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan keuangan perusahaan daerah tersebut periode 2025–2026.

Dalam perkara ini, uang sebesar Rp2,41 miliar diduga dikeluarkan untuk mengupayakan penutupan perkara yang sedang ditangani Kejaksaan. Namun, uang tersebut disebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan penetapan empat tersangka dilakukan pada Rabu (19/11/2026).

Mereka masing-masing berinisial MN, Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; NW, Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS; EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS; serta MM, advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Menurut penyidik, dugaan penyimpangan bermula pada Februari 2025 ketika direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Dalam situasi tersebut, NW dan MN diduga menghubungi EES untuk mencari pengacara yang dapat membantu menangani perkara tersebut. EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada MM.

“MM diduga meminta uang jasa hukum Rp100 juta dan dana Rp500 juta yang disebut untuk mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak,” kata Punia, Kamis (19/11/2026) malam.

Dana tersebut, kata dia, diduga dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan direksi. Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, disebut diperintahkan untuk mengeluarkan uang tersebut.

Penyidik menduga uang kemudian diserahkan EES kepada MM. Namun, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Dugaan pengeluaran uang kembali terjadi pada April 2025 ketika direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024.

“Dalam pemeriksaan tersebut, MM diduga kembali meminta uang jasa hukum Rp100 juta serta dana awal Rp995 juta. Permintaan itu disebut disetujui NW dan MN,” jelasnya.

Penyidik mengungkap permintaan dana kemudian meningkat hingga total uang yang dikeluarkan mencapai Rp2,41 miliar. “Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang tersebut, para tersangka diduga membuat sejumlah dokumen kerja sama layanan jasa hukum,” ungkap Punia.

Dokumen yang diduga dibuat meliputi review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi.

Dokumen tersebut diduga digunakan agar pengeluaran kas PDTS KBS sebesar Rp2,41 miliar seolah-olah merupakan pembayaran untuk kegiatan yang sah.

Selain itu, penyidik juga menemukan pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional perusahaan, pembayaran BBM, THR, dan honorarium.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam periode 2025–2026 mencapai Rp3.270.559.452.

Editor: Arif Ardliyanto

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut