Tuduh Dakwaan Jaksa Tak Jelas, Tiga Terdakwa Kasus Kanjuruhan Minta Bebas

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Tiga terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan meminta bebas saat sidang ketiga digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (20/1/2023). Mereka menilai dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak jelas. 

Permintaan itu disebutkan dalam agenda sidang hari ini yakni nota keberatan atau eksepsi. Tiga terdakwa dari kepolisian itu adalah Danki 3 Brimob Polda Jawa Timur, AKP Hasdarmawan, Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.

Baca Juga

Sidang Cek Kosong Rp3 Miliar di PN Surabaya: Saksi Diperiksa, Kuasa Hukum Tak Puas

Para perwira kepolisian itu didakwa melanggar pasal 359 KUHP. Hal tersebut disampaikan AKBP Nurul Anaturoh yang merupakan anggota Bidang Hukum Polda Jawa Timur dan ditunjuk sebagai kuasa hukum para terdakwa.

Menurut Nurul, ketiga kliennya itu minta bebas lantaran dakwaan Jaksa tak jelas, tak rinci, rapuh serta meraba-raba.

"JPU tidak menyebut dan merinci, tugas dan kewajiban mana dan seperti apa yang dilakukan terdakwa," ujar Nurul.

Baca Juga

Praktisi Hukum Dukung JPU Lakukan Kasasi Atas Putusan Bebas Ronald Tannur, Begini Alasannya

Terlebih, dalam dakwaan tersebut, JPU mengatakan kewajiban terdakwa untuk memperhitungkan kapasitas stadion dengan jumlah penonton, tanpa disampaikan dasar peraturan undang-undangyang mengembankan kewajiban pada ketiganya.

"Hal ini tidak memenuhi kriteria cermat dan jelas yang merupakan syarat materiil dalam menyusun dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 3 huruf B KUHAP," imbuhnya.

Terdakwa yang merupakan anggota Polri dinilai hanya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, bukan pada statuta Fifa.

Baca Juga

Tragedi di Balik Pesta, Sidang Perdana Tersangka Kasus Pembunuhan Ronald Tanur PN Surabaya, Tegang!

"Statuta Fifa  yang diadopsi menjadi regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021 hanya sebagai law of the game,  bukan peraturan UU  atau rule of law, sehingga tidak mengikat terdakwan" terangnya.

Berdasarkan hal itu, Nurul mengajukan permohonan putusan sela kepada majelis hakim dan tidak melanjutkan perkara tiga terdakwa serta membebaskan terdakwa dari dalam tahanan.

Sementara itu, Majelis hakim Abu Achmad Sidqi  Amsya memberikan waktu empat hari untuk JPU  menanggapi eksepsi tersebut.

Editor : Arif Ardliyanto