Bebani Calon Jamaah Haji, Partai Golkar Jawa Timur Tolak Kenaikan Biaya Haji

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - DPD Partai Golkar Jawa Timur (Jatim) menolak usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senilai Rp69 juta. Angka itu disebut sangat memberatkan calon jemaah haji (CJH). 

Ketua DPD Partai Golkar Jatim M Sarmuji menyebut usulan kenaikan biaya haji itu terkesan mendadak dan sangat merugikan umat muslim yang ingin menunaikan ibadah ke tanah suci. 

Baca Juga

Persiapan Optimal, 60 Petugas Imigrasi Siap Sambut Calon Jamaah Haji di Surabaya

"Kami menolak usulan kenaikan haji. Haji itu sebuah ibadah, jangan sampai memberatkan calon jemaahnya," kata Sarmuji, Sabtu (28/1/2023). 

Ketua Keluarga Alumni Unversitas Jember (KAUJE) itu menyebut, kenaikan biaya haji ini akan memberatkan para CJH. 

Bahkan, CJH bisa terancam gagal berangkat karena tidak bisa membayar biaya haji yang sebelumnya hanya Rp39,89 Juta kini menjadi Rp69,19 Juta. 

Baca Juga

Dinkes Jombang Percepat Vaksin Polio Calon Jamaah Haji, Kesiapan Menuju Tanah Suci Makkah

"Tak seorangpun calon jamaah haji mengira akan mengalami kenaikan biaya haji menjadi Rp69 juta. Jangan sampai karena kenaikan ini menyebabkan calon jemaah haji yang harusnya berangkat, karena tidak mampu menebus sisa pembayaran, akhirnya tidak bisa berangkat," ungkapnya. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini mengingatkan bahwa haji merupakan sebuah ibadah, dan sepatutnya pemerintah bisa menekan biaya haji semaksimal mungkin. 

Ada beberapa opsi, lanjut Sarmuji yang bisa dipakai pemerintah untuk menekan biaya haji agar CJH tidak terbebani biaya yang tinggi. Semisal terkait fasilitas haji. 

Baca Juga

Kemenkumham Jatim Terapkan Layanan One Stop Service untuk Calon Jamaah Haji 2024

"Bisa jadi fasilitas yang mungkin hotelnya bintang 4, dijadikan bintang 3 untuk menekan biaya. Karena haji merupakan sebuah ibadah, di mana tidak semua calon jemaah haji mengutamakan fasilitas, selama layak dan baik itu tidak masalah. Karena yang diutamakan ialah ibadahnya," terangnya. 

Diapun meminta Kementerian Agama (Kemenag) lebih transparan dan membuka rincian terkait biaya haji. Ia juga berharap pemerintah transparan dan dapat menekan biaya haji ini semaksimal mungkin. 

"Haji merupakan sebuah ibadah yang diidamkan dan diinginkan semua umat Islam, jangan sampai pemerintah memberatkan kepada calon jemaah haji," tandasnya.

Editor : Ali Masduki