Angka Kemiskinan dan Pengangguran Jatim Turun Signifikan, Ini Trik yang Dibeberkan Sekda

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ditargetkan menurun pada tahun 2024 mendatang. Sebab, Jawa Timur menjadi provinsi dengan progress penurunan kemiskinan terbaik di Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono mengaku sangat optimis angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2024 turun secara signifikan. Pasalnya, kinerja positif ditunjukkan dengan capaian penurunan kemiskinan dari 10,59% di tahun 2021 menjadi 10,49% pada tahun 2022 atau turun sebesar  0,10%.

Baca Juga

Adhy Karyono Nilai PKH Berperan Signifikan dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan di Jatim

“Memang kita punya populasi yang cukup tinggi, tetapi kalau kita lihat ada penurunan di tahun 2022 sebesar 10,49 % dari tahun 2021 sebesar 10,59%, artinya di tahun 2022 turun sebesar 0,10 persen,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur tahun 2033 dengan tema ’Rencana Aksi Tahunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan  Pelaporan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE)’ di Premiere 2 Ballroom lt. 5 Hotel Santika Jl. Raya Gubeng No. 54 Gubeng Surabaya, Rabu (24/5) malam.

Adhy mengatakan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim pada tahun 2023 juga mengalami penurunan, dimana TPT Jatim pada Februari 2023 sebesar 4,33 persen, angka tersebut mengalami penurunan 0,48 persen dibandingkan TPT Jatim pada Februari tahun 2022 sebesar 4,81 persen. Dan TPT Jatim konsisten lebih rendah dari TPT Nasional yang ada pada angka 5,45% per Februari 2023.

Kinerja positif yang menggembirakan lainnya adalah upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, yang mana mengalami penurunan sebesar 0,43 persen. Dimana pada tahun 2022 persentase kemiskinan ekstrim Jatim sebesar 1,8 persen, sedangkan di tahun 2021 sebesar 2,23 persen. Capaian ini juga lebih baik dari rata-rata nasional yang berada pada angka 2,04 persen di tahun 2022.

Baca Juga

Jatim Cetak Sejarah Pertama Kali Angka Kemiskinan pada Angka 1 Digit

“Alhamdulillah Jatim mengalami penurunan, namun kita masih punya banyak PR, sehingga di tahun 2024 untuk penghapusan kemiskinan ekstrim kita harus 0 atau zero,” tandasnya.

Untuk merealisasikan ini, ia menuturkan banyak hal yang harus dilakukan, diantaranya menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan semua pihak. Salah satunya pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran melalui berbagai program bantuan sosial dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, diantaranya melalui program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM.

Saat ini, program untuk mengintervensi telah dilakukan antara lain program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA), peti koin bermantra bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha ekonomi produktif untuk kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan usaha ekonomi produktif untuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), kolam lele keluarga (KOLEGA), rutilahu, elektrifikasi, permodalan murah bagi ultra mikro bunga 3%, pendidikan gratis berkualitas, kesehatan gratis dan lainnya.

Baca Juga

Tiga Tahun Pimpin Surabaya, Eri Cahyadi Klaim Mampu Bangun Kota Pahlawan Lebih Baik

“Banyak hal yang harus kita lakukan, selain mengurangi bebannya dari mulai bantuan sosial, jaminan sosial, kemudian komitmen subsidi dan bantuan-bantuan sosial lanjutan, maka yang kedua inilah yang bisa melepaskan yaitu meningkatkan pendapatan. Tidak ada jalan lain kami menggunakan bagaimana enterpreneurship, pemberdayaannya, pelatihan, akses pada label market, asuransi dan sebagainya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda Adhy menyampaikan masih banyak PR yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan yang masih tersisa 10,49% dan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada tahun 2024. Hal ini sebagaimana instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

“Pencapaian kita sudah luar biasa, namun kita tidak ingin cepat puas karena masih ada penduduk miskin di Jatim yang membutuhkan intervensi agar mereka dapat tumbuh dan bangkit dari kemiskinan,” katanya.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Klaim Angka Kemiskinan Ekstrem di Jatim Turun 3,58 Persen, Ini Faktanya

Oleh karenanya, ia kembali menekankan bahwa pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Khususnya bagi Kabupaten/Kota untuk sesegera mungkin melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya ini, diantaranya melakukan penyusunan program dan kegiatan pada RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD masing-masing berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

“Sampai saat ini baru 11 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan data sasaran kemiskinan ekstrim, saya berharap Kabupaten/Kota lainnya untuk segera menetapkan,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Adhy juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja keras semua pihak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur

Baca Juga

Wagub Emil Minta Pemerintah Daerah Serius Sikapi Angka Kemiskinan yqng Masih Tinggi

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat Jawa Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya, atas kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlasnya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Eksekutif TNP2K, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Perencana Ahli Madya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Kementerian PPN/BAPPENAS, Anggota TKPK Provinsi Jawa Timur, Kepala OPD dilingkungan Pemprov Jatim, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Jatim dan Kepala Sekretariat TPKP Kabupaten/Kota se Jatim.

Editor : Arif Ardliyanto