500 Ulama NU Berkumpul di Lamongan Bahas Problem Kebangsaan, Catat Tanggalnya

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Persoalan kebangsaan masih menjadi konsen PBNU. Sebanyak 500 ulama Nahdlatul Ulama atau NU se-Indonesia akan berkumpul di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur membicarakan problem kebangsaan dan keumatan. 

Acara ini diinisiasi Persatuan Pondok Pesantren Indonesia (Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah) PBNU ini dikemas dalam Halaqah Ulama Nasional yang digelar 11-13 Juli 2023. Halaqah ini mengambil tema "Menyambut Peradaban Baru, Menguatkan Pesantren dan Revitalisasi Kitab Kuning".

Baca Juga

Pernikahan Beda Agama Rizky Febian dan Mahalini di Bali, Sah atau Tidak? Begini Pernyataan Gus Baha

Saat ini Indonesia tengah menghadapi tiga tantangan serius dalam kaitannya dengan kebangsaan dan keumatan. Ketiga tantangan tersebut adalah kelangkaan ulama, modernitas, dan masalah kebangsaan. Untuk itu para ulama bertemu untuk menghasilkan resolusi yang tepat agar persoalan tersebut dapat ditangani. 

Ketua RMI PBNU, KH. Hodri Arif mengatakan, para ulama tidak hanya mengerti tentang mengaji dan mengasuh pesantren, akan tetapi juga peka dengan problem nasional kekinian. 

“Halaqah ini adalah forum ulama-ulama mendiskusikan tantangan peradaban baru dan menghasilkan solusi melalui metode dan tradisi keislaman Indonesia yang inklusif," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Juli 2023. 

Hodri Arif menambahkan dinamika Islam di Indonesia sering dikooptasi oleh kepentingan pragmatis menggunakan sentimen identitas. Hal itu dapat berimplikasi memecah belah umat yang dapat berpengaruh pada nasionalisme. Maka halaqah ulama ini mendesain peta jalan tatanan peradaban baru yang adil, harmonis, dan menjunjung tinggi kesetaraan dan martabat umat manusia.

Dalam pertemuan ini akan muncul banyak isu strategis yang dibahas. Pengurus PBNU KH. Ulil Abshar Abdalla menyoroti pentingnya konstektualisasi kitab kuning yang ditulis oleh ulama klasik agar tetap relevan pada masa kini. 

“Dalam kitab-kitab klasik, kita mengenal istilah kafir dzimmi, saat ini kita perlu bertanya pakah kategori seperti ini masih bisa kita pakai, atau kita pahami ulang secara lebih kontekstual. Pertanyaan lain yang harus dipikirkan ulang adalah: bagaimana kedudukan minoritas (terutama minoritas agama) dalam negara bangsa ditinjau dari sudut fikih siyasah kita?" ujar Ulil.

Sudah sepantasnya Indonesia sebagai negara mayoritas Islam terbesar di dunia memiliki identitas kuat yang memiliki ciri khas. Tidak bisa dimungkiri, muslim Asia Tenggara di percaturan global sering dianggap muslim kelas dua karena mereka bukan native speaker bahasa Arab. Bahkan kajian Islam di Barat pun didominasi oleh Islam yang berkembang di kawasan Timur Tengah.

 "Jarang sekali ditemui pusat kajian Islam kawasan Melayu di sejumlah perguruan tinggi Timur Tengah, bahkan di Al-Azhar pun belum ada" paparnya.

Panitia pengarah acara, Hatim Gazali mengatakan, fokus pertemuan tiga hari ini adalah merumuskan peta jalan tatanan peradaban baru bagi pesantren. Zaman yang terus berubah telah membawa pesantren dan masyarakat ke era disrupsi yang tak terpikirkan sebelumnya. 

"Maka perlu perumusan kembali manhaj sekaligus upaya merevitalisasi kitab kuning agar dapat menjawab problematika kekinian. Selain itu, dalam halaqah ini juga akan dibincangkan apa dan bagaimana konsekuensi jika dalam Undang-Undang disebutkan bahwa pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional" katanya.

Ketika umat Islam berada di tengah gelombang transnasionalisasi yang membawa pengaruh tak menentu, diperlukan penguatan peran pondok pesantren dalam tatanan dunia baru tersebut. 

"Di sinilah kita akan membahas berbagai hal terkait dinamika pesantren dan masyarakat di zaman yang berubah," imbuhnya.

Selain 500 ulama dan pengasuh pesantren terkemuka dari berbagai provinsi di Indonesia, forum ini juga diramaikan oleh para pengasuh pesantren, Forum Komunikasi Pendidikan Muadalah (FKPM), Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (Amali), Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (Aspendif), Forum Komunikasi Pendidikan Pesantren Salafiyah (FKPPS), dan Forum Komunikasi Diniyah Takkmiliyah (FKDT).

Di antara tokoh-tokoh yang dijadwalkan hadir, selain para ulama NU terkemuka dari seluruh daerah, juga Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Menkopolhukam Mahfud Md, Ulil Abshar Abdalla dan lain-lain. Kegiatan ditutup dengan seremonial dan festival kesenian pesantren.

Editor : Arif Ardliyanto