Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Papi Umba Pakocir, Catatan Pamungkas dari Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama
Advertisement . Scroll to see content

Gus Lilur Dukung Gus Kikin Susun PBNU Profesional dan Egaliter: PBNU Bukan PWNU Jawa Timur

Kamis, 10 September 2026 | 13:05 WIB
  • author Vitrianda Hilba Siregar
Gus Lilur Dukung Gus Kikin Susun PBNU Profesional dan Egaliter: PBNU Bukan PWNU Jawa Timur
KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) terpilih jadi Ketum PBNU 2026-2031. (Foto: iNews TV)

JAKARTA, iNewsSurabaya.id — Penyusunan jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah Muktamar dinilai membutuhkan gaya kepemimpinan yang matang, mengutamakan kemampuan, serta bersih dari penyederhanaan narasi politik.

Tokoh Muda NU, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur), menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, untuk menata ulang kepengurusan secara profesional, egaliter, dan mewakili seluruh kawasan nasional.

Gus Lilur menekankan bahwa Ketua Umum terpilih mempunyai hak prerogatif sekaligus beban konstitusional untuk memperbarui kepemimpinan menggunakan susunan kader yang berkompeten. Penilaian bagi tokoh-tokoh potensial wajib dilandaskan pada rekam jejak, keahlian manajerial, serta integritas, bukan berdasarkan prasangka masa lalu ataupun keterikatan politik praktis.

“Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit. NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji,” ujar Gus Lilur di Jakarta.

Mengenai munculnya nama Lukman Edy dalam bursa Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Lilur menganggap rekam jejaknya di pemerintahan maupun tata kelola organisasi sebagai modal pengalaman yang nyata. Pembentukan opini masyarakat yang menghubungkan keberadaan figur tertentu dengan isu 'PKB Come Back' dianggap sebagai penyederhanaan politik yang merusak konsolidasi internal.

“Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat, seperti mantan menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional, adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional. Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan dari asumsi subjektif,” tambahnya.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar

Related News

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut