Gus Lilur Dukung Gus Kikin Susun PBNU Profesional dan Egaliter: PBNU Bukan PWNU Jawa Timur

JAKARTA, iNewsSurabaya.id — Penyusunan jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah Muktamar dinilai membutuhkan gaya kepemimpinan yang matang, mengutamakan kemampuan, serta bersih dari penyederhanaan narasi politik.

Tokoh Muda NU, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur), menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, untuk menata ulang kepengurusan secara profesional, egaliter, dan mewakili seluruh kawasan nasional.

Baca Juga

Papi Umba Pakocir, Catatan Pamungkas dari Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama

Gus Lilur menekankan bahwa Ketua Umum terpilih mempunyai hak prerogatif sekaligus beban konstitusional untuk memperbarui kepemimpinan menggunakan susunan kader yang berkompeten. Penilaian bagi tokoh-tokoh potensial wajib dilandaskan pada rekam jejak, keahlian manajerial, serta integritas, bukan berdasarkan prasangka masa lalu ataupun keterikatan politik praktis.

“Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit. NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji,” ujar Gus Lilur di Jakarta.

Mengenai munculnya nama Lukman Edy dalam bursa Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Lilur menganggap rekam jejaknya di pemerintahan maupun tata kelola organisasi sebagai modal pengalaman yang nyata. Pembentukan opini masyarakat yang menghubungkan keberadaan figur tertentu dengan isu 'PKB Come Back' dianggap sebagai penyederhanaan politik yang merusak konsolidasi internal.

“Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat, seperti mantan menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional, adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional. Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan dari asumsi subjektif,” tambahnya.

Represenasi Nasional dan Distribusi Power

Selain asas profesionalisme, Gus Lilur mengingatkan krusialnya menjaga keseimbangan keterwakilan wilayah dalam jajaran PBNU. Sebagai ormas keagamaan terbesar di tanah air, PBNU dituntut mampu mencerminkan keberagaman daerah dari Sabang hingga Merauke.

“PBNU adalah artikulasi keberagaman Indonesia, bukan representasi PWNU Jawa Timur semata. Historisitas dan kontribusi Jawa Timur sangat substansial, namun tata kelola PBNU harus mencerminkan asas keberimbangan nasional. Distribusi kepemimpinan strategis wajib mengakomodasi kader-kader terbaik dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, hingga wilayah lainnya,” tegas Gus Lilur.

Baca Juga

Nasaruddin Umar (NU) dan Politik Jalan Tengah NU

Ia menilai, keterwakilan daerah yang inklusif bakal menguatkan legitimasi sosial sekaligus efektivitas konsolidasi PBNU hingga ke tingkat bawah di seluruh Indonesia.

Fokus Konsolidasi dan Inovasi Organisasi

Sebagai penutup, Gus Lilur meminta seluruh warga Nahdlatul Ulama menghentikan perdebatan yang bersumber dari wacana spekulatif, lalu memberi ruang positif bagi kepengurusan baru dalam menjalankan amanat muktamar.

“Saatnya PBNU melangkah ke fase konsolidasi strategis. Transisi kepemimpinan harus dikawal dengan pandangan yang futuristik dan ilmiah, bukan ditarik ke dalam pertarungan opini yang kontraproduktif. Mari berikan kepercayaan penuh kepada Gus Kikin untuk membina tim kerja yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan jam'iyah,” tutupnya.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar