Komisi B DPRD Jatim Bakal Panggil 6 Kepala Dinas Terkait Pengelolaan Perhutanan Sosial

Sebelumnya, ratusan petani yang tergabung dalam Koalisi Petani Anti Korupsi Jawa Timur (Kapak Jatim) meluruk kantor Gubernuran dan DPRD Jatim, Kamis (27/7/2023). Para petani ingin Jawa Timur menjadi barometer nasional dalam hal pengelolaan pemerintahan khususnya terhadap kelompok petani.

Koordinator aksi, M. Trijanto mengatakan dalam aksi demontrasi ini pihaknya membawa ada 8 tuntutan. Diantaranya mendesak pelaksanaan Perhutani sosial yang bebas KKN, mendesak program reformasi agraria bebas KKN, pengelolaan perkebunan bebas KKN, bongkar praktik mafia tanah, serta hutan dan perkebunan.

Kapak Jatim juga mendesak agar dugaan korupsi APBD Provinsi Jatim tahun 2020 dan 2021 dalam dana hibah Rp 7,8 triliun dibongkar. 

Editor : Ali Masduki