Mantan Peneliti LIPI Soroti Etika Politik di Pilpres 2024, Begini Temuannya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.d., menyoroti etika dalam berpolitik saat ini karena di negara demokrasi tidak pernah ditemukan lawan politik akhirnya menjadi koalisi.

"Ketika saat ini, situasinya menjadi suatu yang aneh jika dulu yang menjadi lawan tanding dan berbeda partai politik menjadi koalisi. Tidak ada di dunia peristiwa seperti ini, baik di Amerika Serikat maupun Australia," ujar Prof. Ikrar di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (23/11/2023).
Ia pun mengusulkan agar ke depannya ada undang-undang yang mengatur ikatan politik, sehingga akan ada sanksi jika seseorang yang memiliki jabatan kemudian membelot dari partainya. 

"Makanya saya mengusulkan adanya UU pemilu agar ikatan politik seorang calon yang didukung partai dan kemudian membelot harus ada sanksi,"lanjutnya.

Dia menyebut sama halnya dengan permasalahan PDI Perjuangan saat ini. Ikatan politik dan janji politik partai dengan presiden ini sangat kuat. Tetapi tidak bisa ada sanksi politik yang sudah tertulis.

"Tidak sedikit generasi muda di partai Golkar, PAN, Gerindra yang lebih berdarah-darah berjuang untuk partainya. Mereka harus menerima kenyataan harus menerima anak presiden sebagai calon wakil presiden. Dan ini bisa membuat pemilih muda di kalangan ini," ujarnya.

Pakar politik itu mengungkapkan pemilihan umum itu merupakan kesempatan seluruh rakyat untuk memilih calon pasangan yang dianggap terbaik memimpin negara di waktu yang telah ditentukan.

Prof Ikrar melihat kesadaran politik mahasiswa saat ini sangat tinggi. Apalagi dalam pemilu 2024, satu suara sangat menentukan apakah politik dinasti atau demokrasi yang akan menang 
"Kalau di usia muda saja dia sudah apolitis bagaimana mereka akan menjadi generasi selanjutnya," ujarnya. 

Editor : Arif Ardliyanto