Arek Surabaya Bergerak, Kritik Sikap Politik Jokowi di Pemilu 2024

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Arek Surabaya bergerak. Anak-anak muda yang tergabung dalam Jatim Beragam ini turun ke jalan menyampaikan kritik terhadap sikap politik Jokowi di Pemilu 2024, Rabu (07/2/2024).

"Aksi ini juga sekaligus menyoroti isu panas menjelang pencoblosan Pilpres 2024 yang berdampak sistem Demokrasi kita turut terguncang," terang Ketua Jatim Beragam Cabang Surabaya, Arvian Fahmi Kusuma ditemui dilokasi.

Baca Juga

Wamenparekraf Angela Bangga Arek Surabaya Lihai Ambil Peluang Kembangkan Ekonomi Kreatif

Arvian mengatakan, rentetan problematika ini dimulai dari putusan yang melanggar etik oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memutuskan untuk meloloskan putra dari Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden.

Hal tersebut kian diperparah dengan pernyataan kontradiktif Jokowi yang memperbolehkan Presiden untuk mendukung salah satu Capres.

"Padahal, dalam argumentasi lain Jokowi pernah bilang seluruh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri harus bersikap netral," tegasnya.

Baca Juga

Jenderal Asli Arek Surabaya yang Mengukir Prestasi Gemilang, Jabatannya Tak Main-Main

Inkonsistensi argumentasi itu mengindikasikan adanya sebuah kepentingan untuk melenggangkan salah satu pihak menuju kursi kepresidenan.

Tak hanya itu, terkait dengan pembagian Bantuan Sosial oleh Presiden Jokowi yang dinilai memiliki muatan politik untuk membangun penokohan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga netralitas aparatur negara pada Pemilu 2024 perlu untuk di pertanyakan.

“Hal ini tentu berbahaya dikarenakan pemerintah memiliki segala instrumen dalam mengarahkan dan mengendalikan opini, narasi dan pilihan publik,” jelasnya.

Oleh karenanya, Jatim Beragam melakukan aksi ini menjaga penegakan marwah Konstitusi Negara Republik Indonesia, prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

"Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak memanfaatkan dan menggunakan lembaga kepresidenan dalam menunaikan kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu Pasangan Calon pemilu 2024," tegas Arvian.

Kedua menuntut Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.

Ketiga, mendesak calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim kampanye Pasangan Calon Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

"Ini guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara," pungkas Arvian.

Editor : Ali Masduki