Pionir yang Mengizinkan Perayaan Imlek di Indonesia, Orangnya Sederhana dan Terpandang, Ini Sosoknya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Saat Orde Baru, perayaan Imlek dan segala hal berbau Tionghoa dibatasi oleh Instruksi Presiden No 14 Tahun 1967. Namun, semuanya berubah ketika Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal sebagai Gus Dur, menjabat sebagai Presiden keempat Indonesia.

Pada tahun 2000, Gus Dur mencabut Instruksi Presiden tersebut, membuka jalan bagi perayaan Imlek di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden No 19/2001, yang diterbitkan pada 9 April 2001, Gus Dur secara resmi mengakui Imlek sebagai hari libur fakultatif bagi mereka yang merayakannya.

Baca Juga

Gelar Perayaan Imlek, PDIP Jatim Ajak Terus Junjung Toleransi

Tindakan bersejarah ini menandai awal dari pengakuan resmi terhadap perayaan Imlek di Indonesia. Kemudian, pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengukuhkan status Imlek sebagai hari libur nasional, yang berlaku efektif mulai tahun 2003. 

Dengan langkah Gus Dur dan dukungan penuh dari pemerintah berikutnya, perayaan Imlek telah menjadi bagian penting dari kalender keagamaan dan budaya Indonesia.

Kebijakan untuk menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional ternyata tidak hanya berlaku di Indonesia dan China saja, tetapi juga beberapa negara di dunia. Beberapa negara, terutama yang memiliki populasi keturunan Tionghoa cukup besar juga mengikuti Indonesia dan China.

Baca Juga

Lita Machfud Arifin Berbagi Kasih di Perayaan Imlek

Sebagai informasi, saat Orde Baru praktik perayaan Imlek atau Tahun Baru China nyaris lenyap dari bumi Indonesia karena adanya Instruksi Presiden Soeharto Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Inpres itu memaksa etnis Tionghoa merayakan pesta agama dan adat istiadatnya dilakukan secara terbatas. Mereka diperbolehkan merayakan tapi dalam suasana tertutup, hanya di lingkungan keluarga. Kondisi ini sempa diceritakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu.

"Ketika zaman Orde Baru dengan berbagai latar belakang dan dengan pertimbangan Pak Harto sebagai Presiden atas nama stabilitas, atas nama macam-macam, konflik politik dan seterusnya, seluruh tradisi dan budaya Tionghoa dilarang. Termasuk perayaan Imlek. Bahkan yang sifatnya tradisi-tradisi, hiburan pun dilarang waktu itu,” kata Wakil Ketua DPR RI pada 2021.

Editor : Arif Ardliyanto