Perumahan Griyo Taman Asri Sidoarjo Geger

SIDOARJO, iNewsSurabaya.id - Perumahan Griyo Taman Asri Sidoarjo geger. Belasan warga ramai-ramai mendatangi kantor developer di komplek perumahan tersebut. Mereka berharap bisa bertemu langsung dengan bos PT Pangkat Dewata Makmur dan staf developer.

Namun harapan warga untuk bos atau minimal staff pengembang perumahan sirna. Warga hanya ditemui oleh Sudarso, salah satu petugas keamanan kantor. Kata Sudarso, staf developer sedang keluar kantor karena ada urusan di kantor pajak.

"Biasanya ada staf Mbak Yuli, dia baru saja ke pergi kantor pajak," kata Sudarso kepada warga, Senin (19/2/2023).

Informasi yang didapat wartawan, Yuli merupakan staf pemasaran PT Pangkat Dewata Makmur. Sedang kantor pusat developer berada di Malang.

Usut punya usut, warga kompleks Griyo Taman Asri, Tawangsari, Taman, Sidoarjo itu kesal karena tidak ada kejelasan sertifikat rumah yang sudah mereka beli melalui PT Pangkat Dewata Makmur. 

Juru bicara warga, Tiyas Irmaya Santi mengaku bahwa unit rumah itu sudah dibayar lunas oleh warga dua tahun silam pada 2021 ke PT Pangkat Dewata Makmur (PDM) selaku developer Griyo Taman Asri (GTA). 

"Padahal rumah yang kami beli sudah dibayar lunas ke developer," kata Tiyas Irmaya Santi.

Tiyas bercerita, pada tahun 2014 lalu ia bersama suaminya membeli rumah Griyo Taman Asri di Blok GH dengan ukuran 6x11 meter. Saat itu tidak masalah apapun, termasuk sertifikatnya.

Kemudian tahun 2021, Tiyas membeli kavling di sebelah rumahnya, tepatnya Blok GH No. 09 dengan luas sama 6x11 meter. Saat itu harganya Rp4 juta per meter persegi.

"Jadi saya dan suami beli dua, yang bermasalah yang kedua ini. Sudah kami bayar lunas, tapi SHM belum diserahkan," ungkapnya.

Menurutnya, masalah yang sama juga terjadi pada tetangganya. Ia kemudian menanyakan kejelasan sertifikat itu ke perwakilan PT Pangkat Dewata Makmur yang berada di GTA.

"Kami menanyakan kejelasan mengenai penyelesaian SHM kepada penanggung jawab pemasaran saudara Yuli, mungkin bisa difasilitasi bertemu direktur PT Pangkat untuk menyelesaian SHM," tutur Irmaya didampingi suaminya.

"Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dan kepastian tentang penyelesaian SHM kami," lanjutnya.

Tidak sampai di situ, pihaknya juga mendatangi kantor PT Pangkat Dewata Makmur di Malang, tepatnya di Kompleks Pertokoan Sawojajar Permai Malang.

Di Malang, Tiyas hanya ditemui staf developer dan hanya diberi model A bukti proses pemecahan sertifikat.

"Namun setelah kami cek melalui aplikasi BPN (Sentuh Tanahku, red), informasi yang tertera bukan proses pemecahan sertifikat, tapi perpanjangan hak," terang dia

Ia pun kembali menanyakan hal itu ke pihak developer. "Lucunya, kami disuruh menemui orang BPN Sidoarjo. Apa urusannya dengan BPN, ini kan masalah kami sebagai user dengan developer," ungkap Irmaya dengan nada kesal.

Lantaran tidak ada kejelasan dan merasa dipingpong pihak developer, masih kata Irmaya, warga sepakat mendatangi kantor developer ini.

"Kami selaku konsumen sangat keberatan atas pengingkaran janji-janji yang telah disepakati bersama. Sejak 5 Oktober 2021 hingga saat ini tidak ada kejelasan sertifikat," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Ahmad Ajib Ridwan, yang juga membeli rumah di blok GG. Rumah yang ia beli juga berukuran 6x11 meter dengan harga Rp369 juta.

"Waktu itu saya beli secara cash pada 2021," kata Ajib.

Ia mengaku pembelian rumah itu tidak ada perjanjian jual belinya. Ikatan Jual Beli (IJB) pun tidak ada. Sedangkan bukti pembelian rumah hanya berupa kwitansi dengan stempel PT Pangkat Dewata Makmur.

"Saya saat itu khusnudhon (berprasangka baik, red) saja, karena saya yakin developer besar pasti akan mengurus sertifikatnya," terangnya.

Kemudian dia diberi tahu oleh warga lainnya, jika sertifikat tanah dirinya belum diurus oleh developer.

"Kaget saya, apalagi ditunjukkan bukti tanah yang dijual dengan status Letter C. Dulu waktu saya beli, pihak developer bilang sedang proses pecah di BPN dan berkasnya diurus oleh notaris, itu Juni 2021," kata Ajib. 

"Sampai sekarang ini saya belum menerima berkas apa-apa, padahal belinya cash waktu itu," tandasnya.

Editor : Ali Masduki