Atasi Masalah Stunting, Peran Perangkat Desa Sangat Dibutuhkan

SURABAYA, iNews.id -Stunting atau gizi buruk masih menjadi pemasalahan di Indonesia. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kerjasama yang massif dari seluruh lapisan masyarakat. Terutama para perangkat desa hingga tingkat RT/RW.

"Peran serta tingkat Rukun Warga (RW) sebagai fasilitator yakni SDM perlu membantu keluarga dalam membantu meringankan warga jika mengalami stunting," kata Agoes Irian.

Baca Juga

Dukung Jember Merdeka Stunting, PTPN I Regional 5 Salurkan Bantuan Rp30 Juta

Ketua RW 08, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya itupun gerak cepat mengkoordinir para Ketua RW di wilayahnya.

Ia memberikan bantuan secara langsung terhadap warga yang Stunting. Dana bantuan untuk Stunting diserahkan ke Lurah Rungkut Kidul, Nurnaning Kusumafitri, yang didampingi Kasi Kesra, Jamili Muhtasor di ruang Lurah Rungkut Kidul, Surabaya pada Jumat (03/02/2022).

Agoes menuturkan, issu stunting ini biasanya hanya diselesaikan oleh dinas kesehatan dibawah Kemenkes saja. Padahal, kata dia, masalah ini juga berpengaruh pada sosial masyarakat. 

Baca Juga

Stunting Jadi Tantangan Masa Depan, Begini Ungkapan Dr Dwi Astutik

"Tingkat RW perlu terlibat dalam mengembangkan strategi pemerintah karena isu stunting tidak hanya persoalan kesehatan saja melainkan isu ini juga disebabkan dari masalah sosial," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama.

Sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Baca Juga

Khofifah Ajak Muslimat NU Jadi Garda Terdepan Turunkan Stunting dan Bangun Generasi Cerdas

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menjelaskan, anggaran tersebut lebih rendah ketimbang tahun 2021 lalu yang sebesar Rp 35 triliun.

Penurunan anggaran tersebut karena dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Untuk diketahui, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan target penurunan prevalensi stunting dari 24 persen menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Baca Juga

Penerus Negeri Edukasi Bahaya Stunting dan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Jatim

Artinya, setiap tahun, target capaian penurunan stunting sebesar 3 persen.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pun mengatakan optimistis bisa mencapai target penurunan stunting sebesar 3 persen tersebut dengan alokasi anggaran yang sebesar Rp 25 triliun.

Editor : Ali Masduki