PROBOLINGGO, iNewsSurabaya.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jatim mengambil langkah strategis dengan menggelar Temu Bisnis untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Acara ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi pengadaan barang jasa, tetapi juga untuk membangun sinergi antara pelaku usaha lokal.
Dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Saefur Rochim, acara ini menarik perhatian para PPK dan Pengelola Barang/Jasa Satuan Kerja dari berbagai wilayah Jatim. Hadir pula narasumber dari instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
Rochim menegaskan pentingnya mendukung ekonomi nasional dengan memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam upaya mencapai target 95% belanja produk dalam negeri sesuai alokasi APBN tahun 2024, Rochim menegaskan penerapan sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah yang berhasil atau gagal mencapai target tersebut.
"Pemerintah akan menerapkan reward and punishment bagi instansi pemerintah yang dapat atau tidak dapat mencapai target penggunaan Produk Dalam Negeri," terangnya.
Salah satu cara untuk memenuhi target belanja produk dalam negeri tersebut adalah dengan mengajak para pelaku usaha yang memiliki produk dalam negeri untuk bermitra dengan pemerintah melalui pemasaran produk secara digital melalui E-katalog.
"Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indeks tata kelola pengadaan yang optimal melalui pemanfaatan sistem pengadaan E-Katalog," tutur Rochim.
Editor : Arif Ardliyanto